Standar pengelolaan pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan dan pengelolaan pendidikan pada tiap satuan pendidikan. Standar Pengelolaan terdiri dari 3 (tiga) bagian, yakni standar pengelolaan oleh satuan pendidikan, standar pengelolaan oleh Pemerintah Daerah, dan standar pengelolaan oleh Pemerintah. Berikut ini, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia yang berkaitan dengan Standar Pengelolaan.
1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
A. Standar Pengelolaan Oleh Satuan Pendidikan.
Pasal 49-(1)Pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah menerapkan manajemen berbasisi sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas, (2)Pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi menerapkan otonomi perguruan tinggi.
B. Standar Pengelolaan Oleh Pemerintah Daerah
Pasal 59-(1)Pemerintah daerah menyusun rencana kerja tahunan bidang pendidikan dengan memprioritaskan program:
a. wajib belajar;
b. peningkatan angka partisipasi pendidikan untuk jenjang pendidikan menengah;
c. penuntasan pemberantasan buta aksara;
d. penjaminan mutu pada satuan pendidikan,baik yang diselengarakan oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat;
e. peningkatan status guru sebagai profesi;
f. akreditasi pendidikan;
g. peningkatan relevansi pendidikan terhadap kebutuhan masyarakat;dan
h. pemenuhan standar pelayanan minimal(SPM)bidang pendidikan.
C. Standar Pengelolaan Oleh Pemerintah
Pasal 60-Pemerintah menyusun rencana kerja tahunan bidang pendidikan dengan memprioritaskan program:
a. wajib belajar;
b. peningkatan angka partisipasi pendidikan untuk jenjang pendidikan menengah dan tinggi;
c. penuntasan pemberantasan buta aksara;
d. penjaminan mutu pada satuan pendidikan,baik ysng diselengarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;
e. peningkatan status guru sebagai profesi;
f. peningkatan mutu dosen;
g. standarisasi pendidikan;
h. akreditasi pendidikan;
i. peningkatan relevansi pendidikan terhadap kebutuhan lokal,nasional,dan global;
j. pemenuhan Standar Pelayanan Minimal(SPM)bidang pendidikan; dan Penjaminan mutu pendidikan nasional.
Standar Pengelolaan Pendidikan Sekolah/Madrasah tidak lagi menjalankan kebijakan yang bersifat sentralistik dan pengambilan keputusan terpusat , tetapi bergeser ke arah desentralistik dan manajemen partisipatif berdasarkan pola manajemen berbasis sekolah (MBS/M).
2. Standar Pengelolaan Sekolah/Madrasah berdasarkan Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan. Akreditasi sekolah/madrasah merupakan pelaksanaan supervisi dan evaluasi standar pengelolaan pendidikan dasar.
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 50, 51, dan 52.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Peraturan Mendiknas Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan
Mekanisme pengelolaan sekolah diuraikan sebagai berikut:
A. Perencanaan
Berupa visi, misi, tujuan, dan rencana kerja.
B. Pelaksanaan
1. Pedoman = acuan dalam menyelenggarakan kegiatan operasional sekolah.
2. Struktur organisasi = memberikan gambaran mengenai administrasi, tugas, dan tanggung jawab tiap komponen sekolah
3. Pelaksanaan kegiatan = diawasi oleh kepala sekolah
4. Bidang kesiswaan = baik untuk calon siswa maupun siswa
5. Bidang kurikulum dan kegiatan pembelajaran = silabus, RPP, kalender akademik, dan evaluasi.
6. Bidang pendidik dan tenaga kependidikan = dikoordinir oleh kepala sekolah
7. Bidang sarana-prasarana
8. Bidang keuangan dan pembiayaan
9. Budaya dan lingkungan sekolah
10. Peran serta masyarakat dan kemitraan
C. Pengawasan dan Evaluasi
1. Program pengawasan
2. Evaluasi diri
3. Evaluasi dan pengembangan KTSP
4. Evaluasi pendayagunaan pendidik dan tenaga kependidikan
5. Akreditasi
D. Kepemimpinan (Kepala Sekolah)
• SMP = dibantu minimal 1 wakil
• SMA = minimal 3 wakil (bidang akademik, sarana-prasarana, dan kesiswaan)
• SMK/SMA = minimal 4 wakil; untuk SMK ditambah wakil hubungan dunia usaha dan industry.
E. Sistem Informasi Manajemen
1. Mendukung administrasi
2. Efisien, efektif, dan mudah diakses
3. Dokumentasi
Daftarn Pustaka: http://atmojo3.blogspot.com/2010/01/standar-pengelolaan-terdiri-dari-3-tiga.html
Umaedi. 2004. Manajemen Mutu Berbasis Sekolah/Madrasah: Mengelola Pendidikan Dalam Era Masyarakat Berubah. Jakarta: Pusat Kajian Manajemen Mutu Pendidikan.
Sabtu, 22 Mei 2010
AKREDITASI SEKOLAH
Akreditasi sekolah adalah kegiatan penilaian (asesmen) sekolah secara sistematis dan komprehensif melalui kegiatan evaluasi diri dan evaluasi eksternal (visitasi) untuk menentuksn kelayakan dan kinerja sekolah. Akreditasi merupakan alat regulasi diri dan hasil penilaian dalam bentuk sertifikasi formal. Landasan hukumnya yaitu:
1.UU No. 25 Tahun 2000
2.Keputusan Mendiknas No. 087/U/2002
3.UU No. 20 Tahun 2003, Sistem Pendidikan Nasional Bab XVI Pasal 60
4.Keputusan Mendiknas No. 039/0/2003 tentang Badan Akreditasi Sekolah
5.Peraturan Mendiknas No. 11 Tahun 2009 tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi Sekolah
6.Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Pasal 86 & 87
Akreditasi sekolah dilaksanakan mencakup : (a) Lembaga satuan pendidikan (TK, SD, SMP, SMA) dan (b) Program Kejuruan/kekhususan (SDLB, SMPLB, SMALB, SMK). Tujuan akreditasi sekolah yaitu menentukan tingkat kelayakan suatu sekolah dalam menyelenggarakan layanan pendidikan, memperoleh gambaran tentang kinerja sekolah, pengakuan terhadap peringkat kelayakan, dan penjamin mutu. Akreditasi sekolah mencakup penilaian terhadap sembilan komponen sekolah, yaitu (a) kurikulum dan proses belajar mengajar; (b) administrasi dan manajemen sekolah; (c) organisasi dan kelembagaan sekolah; (d) sarana prasarana (e) ketenagaan; (f) pembiayaan; (g) peserta didik; (h) peranserta masyarakat; dan (1) lingkungan dan kultur sekolah. Masing-masing kompoenen dijabarkan ke dalam beberapa aspek. Dari masing-aspek dijabarkan lagi kedalam indikator. Berdasarkan indikator dibuat item-item yang tersusun dalam Instrumen Evaluasi Diri dan Instrumen Visitasi.
Manfaat yang diperoleh yaitu mempermudah kepindahan siswa, pertukaran guru, kerjasama, membantu mengidentifikasi sekolah, sebagai motivator, acuan dalam peningkatan mutu, umpan balik dalam usaha pemberdayaan dan pengembangan kinerja warga sekolah Fungsi akreditasi sekolah adalah : (a) untuk pengetahuan, yakni dalam rangka mengetahui bagaimana kelayakan & kinerja sekolah dilihat dari berbagai unsur yang terkait, mengacu kepada baku kualitas yang dikembangkan berdasarkan indikator-indikator amalan baik sekolah, (b) untuk akuntabilitas, yakni agar sekolah dapat mempertanggungjawabkan apakah layanan yang diberikan memenuhi harapan atau keinginan masyarakat, dan (c) untuk kepentingan pembinaan dan pengembangan, yakni agar sekolah dapat melakukan peningkatan kualitas atau pengembangan berdasarkan masukan dari hasil akreditasi.
Prinsip – prinsip akreditasi yaitu : (a) objektif, informasi objektif tentangg kelayakan dan kinerja sekolah, (b) efektif, hasil akreditasi memberikan informasi yang dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan, (c) komprehensif, meliputi berbagai aspek dan menyeluruh, (d) memandirikan, sekolah dapat berupaya meningkatkan mutu dengan bercermin pada evaluasi diri, dan (d) keharusan (mandatori), akreditasi dilakukan untuk setiap sekolah sesuai dengan kesiapan sekolah, (e) adil, (f) transparan, dan (g) akuntabel. Sistem akreditasi memiliki karakteristik : (a) keseimbangan fokus antara kelayakan dan kinerja sekolah, (b) keseimbangan antara penilaian internal dan eksternal, dan (d) keseimbangan antara penetapan formal peringkat sekolah dan umpan balik perbaikan
Syarat mengajukan akreditasi yaitu memiliki surat keputusan pendirian/operasional sekolah (UPT), memiliki siswa pada semua tingkatan kelas, memiliki sarana-prasarana pendidikan, memiliki pendidik dan tenaga kependidikan, melaksanakan kurikulum yang berlaku, serta telah menamatkan siswa. Ada 8 komponen penilaian, yaitu: standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses pendidikan, standar sarana-prasarana pendidikan, standar pembiayaan pendidikan, standar pengelolaan pendidikan, standar penilaian pendidikan, serta standar pendidik dan tenaga kependidikan.
Visitasi adalah kunjungan ke sekolah/madrasah yang dilakukan oleh asesor untuk melakukan klarifikasi, verifikasi, dan validasi data serta informasi yang telah disampaikan oleh sekolah/madrasah melalui pengisian instrumen akreditasi. Prinsip-prinsip yang harus dipenuhi dalam Visitasi Akreditasi Sekolah adalah:
1.Efektif: mampu menjaring informasi yang akurat dan valid sebagai dasar pengambilan keputusan yang tepat bagi semua pihak yang memerlukannya .
2.Efisien: dibatasi pada hal-hal yang pokok saja, namun cukup memberikan gambaran yang utuh dan terfokus pada substansi yang telah ditetapkan
3.Objektif: Berdasarkan kenyataan pada sejumlah indikator yang dapat diamati
4.Mandiri: mendorong sekolah/madrasah melakukan pengisian instrumen akreditasi secara akurat sbg salah satu fungsi pokok manajemen penyelenggaraan sekolah/ madrasah dlm rangka pemberdayaan sekolah/madrasah .
Visitasi Akreditasi Sekolah dilaksanakan:
1.Selambat-lambatnya 5 bulan setelah BAP-S/M menerima instrumen akreditasi sekolah/madrasah.
2.Periode pendaftaran akreditasi dan penjadwalan kegiatan visitasi ditetapkan oleh BAP-S/M, sesuai dengan jumlah sekolah/madrasah yang layak untuk diakreditasi.
3.Visitasi dilaksanakan antara 2-5 hari kerja.
4.Perpanjangan waktu visitasi dapat diberikan oleh BAP-S/M, apabila dipandang perlu.
5.Hasil visitasi harus dilaporkan paling lambat satu minggu setelah penugasan visitasi
Petugas visitasi akreditasi sekolah adalah ASESOR, yakni tenaga profesional yang telah memenuhi persyaratan untuk diangkat dan ditugasi oleh BAN-S/M atau BAP-S/M (propinsi) dan Unit Pelaksana Akreditasi (UPA) kabupaten/kota untuk melakukan penilaian dan visitasi di sekolah/madrasah sebagai bagian dari proses akreditasi. Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) merupakan: badan non struktural yang secara teknis bersifat independen dan profesional yang terdiri atas unsur-unsur masyarakat, organisasi penyelenggara pendidikan, perguruan tinggi, dan organisasi yang relevan..yang memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan, standar, sistem,dan perangkat akreditasi secara nasional. Badan Akreditasi Propinsi Sekolah/Madrasah (BAP-S/M) berkewenangan untuk melaksanakan kegiatan akreditasi SMP, SMA, SMK dan SLB. Sedangkan, Unit Pelaksana Akreditasi (UPA) Kabupaten/Kota berkewenangan melaksanakan akreditasi untuk TK dan SD.
Jumlah anggota tim asesor disesuaikan dengan kebutuhan dengan jumlah minimal 2 (dua) orang untuk setiap sekolah/madrasah. Asesor diangkat untuk periode tertentu sesuai surat tugas yang dikeluarkan oleh BAP-S/M dan dapat diangkat kembali jika kinerjanya dianggap layak untuk melaksanakan tugas tersebut Asesor harus memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan tugasnya secara sungguh-sungguh dengan berpedoman kepada norma-norma pelaksanaan visitasi. Visitasi Akreditasi Sekolah dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
1.Visitasi dilakukan oleh asesor bersertifikat BAN-S/M atau BAP-S/M
2.Visitasi dilakukan secara obyektif, bertanggung jawab, dan bebas dari tekanan
3.Asesor wajib menjunjung tinggi kerahasiaan hasil visitasi
4.Asesor melaksanakan visitasi sesuai dengan surat tugas yang telah dikeluarkan oleh BAP-S/M.
Visitasi Akreditasi Sekolah dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut:
a. Persiapan visitasi:
•BAP-S/M menunjuk dan menugaskan tim asesor
•Asesor melengkapi perangkat akreditasi dan format-format yang dibutuhkan
•Asesor mempelajari dan mencermati hasil evaluasi diri yang telah dilakukan oleh sekolah/madrasah
•Asesor memberikan catatan pada setiap komponen, sehingga memiliki pengetahuan awal tentang kondisi dan kinerja sekolah/madrasah
•Asesor membuat Surat Pernyataan tentang Pelaksanaan Tugas
Sebelum melaksanakan visitasi, asesor:
•Mempelajari dan mencermati hasil isian instrumen akreditasi sekolah/madrasah
•Mencari tahu informasi awal tentang kondisi dan kinerja sekolah/madrasah
•Mempersiapkan format-format yang akan digunakan dalam visitasi
Format yang diperlukan dalam visitasi :
•Dokumen/copy instrumen akreditasi sekolah/madrasah
•Format isian untuk melakukan klarifikasi, verifikasi, dan validasi untuk setiap komponen
• Format perhitungan/skoring hasil visitasi
• Format catatan hasil visitasi untuk tiap komponen
• Format saran dan rekomendasi dari hasil visitasi
b. Verifikasi dan Validasi Data:
• Asesor melakukan visitasi ke sekolah/ madrasah yang akan diakreditasi.
• Asesor menemui kepala sekolah/madrasah dan warga sekolah/madrasah untuk menyampaikan tujuan visitasi
• Asesor membandingkan data instrumen evaluasi diri dengan kondisi nyata sekolah/madrasah melalui pengamatan, observasi kelas, wawancara, dan pencermatan ulang data pendukung.
• Asesor juga dimungkinkan untuk melakukan pencarian data dan informasi tambahan
• Kepala sekolah/madrasah membuat Surat Pernyataan tentang Pelaksanaan Visitasi
c. Verifikasi dan Validasi Data:
• Setelah melakukan verifikasi, tim asesor melakukan pertemuan dengan warga sekolah/madrasah.
• Pertemuan untuk mengklarifikasi berbagai temuan penting atau ketidaksesuaian yang sangat signifikan antara fakta dengan data evaluasi diri.
• Pada tahap klarifikasi temuan ini, sekolah/ madrasah memiliki hak jawab untuk mengklarifikasi
• Klarifikasi ini bukan merupakan langkah kompromi antara tim asesor dengan sekolah/madrasah untuk memperoleh peringkat akreditasi secara tidak benar.
d. Penyusunan Laporan
• Masing-masing anggota tim asesor menyusun laporan individual yang memuat nilai dan catatan untuk masing-masing komponen
• Laporan individual dijadikan bahan untuk didiskusikan bersama-sama dengan anggota tim asesor lainnya untuk menyusun laporan tentang pelaksanaan dan hasil visitasi.
• Dalam diskusi tersebut dibahas berbagai komponen, aspek, dan indikator akreditasi sesuai dengan hasil verifikasi, validasi, dan pendalaman data serta informasi untuk menetapkan laporan akhir dan perumusan rekomendasi
e. Penyerahan Laporan
• Laporan tim asesor mencakup: hasil penilaian visitasi yang dilengkapi pernyataan kepala sekolah/madrasah tentang pelaksanaan visitasi dan saran-saran pembinaan, pengembangan, dan peningkatan kinerja sekolah/madrasah
• Laporan tim asesor dilengkapi laporan individu masing-masing asesor.
• Penyerahan laporan dilakukan sesegera mungkin dengan berita acara serah terima laporan Tim Asesor
Visitasi Akreditasi Sekolah dilaksanakan dengan tata krama sebagai berikut:
• Melakukan wawancara dengan suasana yang kondusif.
• Menghindari kesepakatan atau bargaining dalam arti negatif.
• Tidak mendebat argumentasi yang disampaikan oleh responden.
• Tidak menggurui responden.
• Tida merasa berkedudukan lebih tinggi.
• Bersahabat dan membantu secara profesional
• Menghindari suasana menekan.
• Tidak mengada-ada.
• Tidak meminta sesuatu di luar keperluan akreditasi.
• Menyeuaikan diri dengan budaya setempat.
• Menunjukkan adanya kekompakan tim.
Tata tertib Visitasi Akreditasi Sekolah adalah:
• Datang tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
• Menunjukkan surat tugas meskipun tidak diminta.
• Menyampaikan secara jelas mengenai tujuan, mekanisme, dan jadwal visitasi.
• Tidak menerima pemberian dalam bentuk apapun (uang atau barang),
• Berpakaian rapi dan sopan.
Dalam melaksanakan visitasi, asesor dilarang:
• Melakukan intimidasi agar sekolah/ madrasah berkeinginan untuk memberikan sesuatu dalam bentuk apapun.
• Melakukan perjanjian/kesepakatan yang dapat mengakibatkan hasil visitasi tidak objektif.
• Menerima sesuatu yang akan mempengaruhi objektivitas pelaksanaan dan hasil visitasi.
• Membuka kerahasiaan data/informasi kepada fihak lain yang diperoleh dari proses dan hasil visitasi
Larangan bagi pihak sekolah yaitu melakukan kegiatan yang menghambat visitasi.
Mekanisme akreditasi sekolah sebagai berikut:
1. Penyusunan rencana jumlah dan alokasi sekolah/madrasah (BAP)
2. Pengumuman secara terbuka kepada sekolah (BAP)
3. Pengusulan daftar sekolah
4. Pengiriman perangkat akreditasi (BAP)
5. Pengisian instrument akreditasi
6. Pengiriman instrument akreditasi
7. Penentuan kelayakan visitasi ke sekolah (Asesor)
8. Verifikasi hasil visitasi asesor (BAP)
9. Penetapan hasil akreditasi sekolah (BAP)
10. Penerbitan sertifikat berdasarkan hasil akreditasi (BAP)
Hasil akreditasi berupa : (a) Sertifikat Akreditasi Sekolah, dan (b) Profil Sekolah, kekuatan dan kelemahan, dan rekomendasi.Sertifikat Akreditasi Sekolah adalah surat yang menyatakan pengakuan dan penghargaan terhadap sekolah atas status dan kelayakan sekolah melalui proses pengukuran dan penilaian kinerja sekolah terhadap komponen-komponen sekolah berdasarkan standar yang ditetapkan BAN-SM untuk jenjang pendidikan tertentu. Masa berlaku akreditasi selama 4 tahun. Permohonan Akreditasi Ulang 6 bulan sebelum masa berlaku habis. Akreditasi Ulang untuk perbaikan diajukan sekurang-kurangnya 2 tahun sejak ditetapkan. Ketidakpuasan terhadap hasil akreditasi dapat disampaikan kepada BAN-S/M dengan tembusan BAP-S/M /UPA Kabupaten/Kota setempat dan BAN-S/M melakukan verifikasi dan evaluasi, menyampaikan hasilnya kepada BAP-S/M/UPA Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti Hasil akreditasi ditindaklanjuti oleh Departemen Pendidikan Nasional, Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan Penyelenggara sekolah guna kepentingan peningkatan mutu sekolah
Sumber : http://www.smpn13bogor.comxa.com/sekilas-tentang-visitasi-dalam-kegiatan-akreditasi-sekolah/
http://akhmadsudrajat.wordpress.com/2008/02/03/akreditasi-sekolah/
1.UU No. 25 Tahun 2000
2.Keputusan Mendiknas No. 087/U/2002
3.UU No. 20 Tahun 2003, Sistem Pendidikan Nasional Bab XVI Pasal 60
4.Keputusan Mendiknas No. 039/0/2003 tentang Badan Akreditasi Sekolah
5.Peraturan Mendiknas No. 11 Tahun 2009 tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi Sekolah
6.Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Pasal 86 & 87
Akreditasi sekolah dilaksanakan mencakup : (a) Lembaga satuan pendidikan (TK, SD, SMP, SMA) dan (b) Program Kejuruan/kekhususan (SDLB, SMPLB, SMALB, SMK). Tujuan akreditasi sekolah yaitu menentukan tingkat kelayakan suatu sekolah dalam menyelenggarakan layanan pendidikan, memperoleh gambaran tentang kinerja sekolah, pengakuan terhadap peringkat kelayakan, dan penjamin mutu. Akreditasi sekolah mencakup penilaian terhadap sembilan komponen sekolah, yaitu (a) kurikulum dan proses belajar mengajar; (b) administrasi dan manajemen sekolah; (c) organisasi dan kelembagaan sekolah; (d) sarana prasarana (e) ketenagaan; (f) pembiayaan; (g) peserta didik; (h) peranserta masyarakat; dan (1) lingkungan dan kultur sekolah. Masing-masing kompoenen dijabarkan ke dalam beberapa aspek. Dari masing-aspek dijabarkan lagi kedalam indikator. Berdasarkan indikator dibuat item-item yang tersusun dalam Instrumen Evaluasi Diri dan Instrumen Visitasi.
Manfaat yang diperoleh yaitu mempermudah kepindahan siswa, pertukaran guru, kerjasama, membantu mengidentifikasi sekolah, sebagai motivator, acuan dalam peningkatan mutu, umpan balik dalam usaha pemberdayaan dan pengembangan kinerja warga sekolah Fungsi akreditasi sekolah adalah : (a) untuk pengetahuan, yakni dalam rangka mengetahui bagaimana kelayakan & kinerja sekolah dilihat dari berbagai unsur yang terkait, mengacu kepada baku kualitas yang dikembangkan berdasarkan indikator-indikator amalan baik sekolah, (b) untuk akuntabilitas, yakni agar sekolah dapat mempertanggungjawabkan apakah layanan yang diberikan memenuhi harapan atau keinginan masyarakat, dan (c) untuk kepentingan pembinaan dan pengembangan, yakni agar sekolah dapat melakukan peningkatan kualitas atau pengembangan berdasarkan masukan dari hasil akreditasi.
Prinsip – prinsip akreditasi yaitu : (a) objektif, informasi objektif tentangg kelayakan dan kinerja sekolah, (b) efektif, hasil akreditasi memberikan informasi yang dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan, (c) komprehensif, meliputi berbagai aspek dan menyeluruh, (d) memandirikan, sekolah dapat berupaya meningkatkan mutu dengan bercermin pada evaluasi diri, dan (d) keharusan (mandatori), akreditasi dilakukan untuk setiap sekolah sesuai dengan kesiapan sekolah, (e) adil, (f) transparan, dan (g) akuntabel. Sistem akreditasi memiliki karakteristik : (a) keseimbangan fokus antara kelayakan dan kinerja sekolah, (b) keseimbangan antara penilaian internal dan eksternal, dan (d) keseimbangan antara penetapan formal peringkat sekolah dan umpan balik perbaikan
Syarat mengajukan akreditasi yaitu memiliki surat keputusan pendirian/operasional sekolah (UPT), memiliki siswa pada semua tingkatan kelas, memiliki sarana-prasarana pendidikan, memiliki pendidik dan tenaga kependidikan, melaksanakan kurikulum yang berlaku, serta telah menamatkan siswa. Ada 8 komponen penilaian, yaitu: standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses pendidikan, standar sarana-prasarana pendidikan, standar pembiayaan pendidikan, standar pengelolaan pendidikan, standar penilaian pendidikan, serta standar pendidik dan tenaga kependidikan.
Visitasi adalah kunjungan ke sekolah/madrasah yang dilakukan oleh asesor untuk melakukan klarifikasi, verifikasi, dan validasi data serta informasi yang telah disampaikan oleh sekolah/madrasah melalui pengisian instrumen akreditasi. Prinsip-prinsip yang harus dipenuhi dalam Visitasi Akreditasi Sekolah adalah:
1.Efektif: mampu menjaring informasi yang akurat dan valid sebagai dasar pengambilan keputusan yang tepat bagi semua pihak yang memerlukannya .
2.Efisien: dibatasi pada hal-hal yang pokok saja, namun cukup memberikan gambaran yang utuh dan terfokus pada substansi yang telah ditetapkan
3.Objektif: Berdasarkan kenyataan pada sejumlah indikator yang dapat diamati
4.Mandiri: mendorong sekolah/madrasah melakukan pengisian instrumen akreditasi secara akurat sbg salah satu fungsi pokok manajemen penyelenggaraan sekolah/ madrasah dlm rangka pemberdayaan sekolah/madrasah .
Visitasi Akreditasi Sekolah dilaksanakan:
1.Selambat-lambatnya 5 bulan setelah BAP-S/M menerima instrumen akreditasi sekolah/madrasah.
2.Periode pendaftaran akreditasi dan penjadwalan kegiatan visitasi ditetapkan oleh BAP-S/M, sesuai dengan jumlah sekolah/madrasah yang layak untuk diakreditasi.
3.Visitasi dilaksanakan antara 2-5 hari kerja.
4.Perpanjangan waktu visitasi dapat diberikan oleh BAP-S/M, apabila dipandang perlu.
5.Hasil visitasi harus dilaporkan paling lambat satu minggu setelah penugasan visitasi
Petugas visitasi akreditasi sekolah adalah ASESOR, yakni tenaga profesional yang telah memenuhi persyaratan untuk diangkat dan ditugasi oleh BAN-S/M atau BAP-S/M (propinsi) dan Unit Pelaksana Akreditasi (UPA) kabupaten/kota untuk melakukan penilaian dan visitasi di sekolah/madrasah sebagai bagian dari proses akreditasi. Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) merupakan: badan non struktural yang secara teknis bersifat independen dan profesional yang terdiri atas unsur-unsur masyarakat, organisasi penyelenggara pendidikan, perguruan tinggi, dan organisasi yang relevan..yang memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan, standar, sistem,dan perangkat akreditasi secara nasional. Badan Akreditasi Propinsi Sekolah/Madrasah (BAP-S/M) berkewenangan untuk melaksanakan kegiatan akreditasi SMP, SMA, SMK dan SLB. Sedangkan, Unit Pelaksana Akreditasi (UPA) Kabupaten/Kota berkewenangan melaksanakan akreditasi untuk TK dan SD.
Jumlah anggota tim asesor disesuaikan dengan kebutuhan dengan jumlah minimal 2 (dua) orang untuk setiap sekolah/madrasah. Asesor diangkat untuk periode tertentu sesuai surat tugas yang dikeluarkan oleh BAP-S/M dan dapat diangkat kembali jika kinerjanya dianggap layak untuk melaksanakan tugas tersebut Asesor harus memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan tugasnya secara sungguh-sungguh dengan berpedoman kepada norma-norma pelaksanaan visitasi. Visitasi Akreditasi Sekolah dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
1.Visitasi dilakukan oleh asesor bersertifikat BAN-S/M atau BAP-S/M
2.Visitasi dilakukan secara obyektif, bertanggung jawab, dan bebas dari tekanan
3.Asesor wajib menjunjung tinggi kerahasiaan hasil visitasi
4.Asesor melaksanakan visitasi sesuai dengan surat tugas yang telah dikeluarkan oleh BAP-S/M.
Visitasi Akreditasi Sekolah dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut:
a. Persiapan visitasi:
•BAP-S/M menunjuk dan menugaskan tim asesor
•Asesor melengkapi perangkat akreditasi dan format-format yang dibutuhkan
•Asesor mempelajari dan mencermati hasil evaluasi diri yang telah dilakukan oleh sekolah/madrasah
•Asesor memberikan catatan pada setiap komponen, sehingga memiliki pengetahuan awal tentang kondisi dan kinerja sekolah/madrasah
•Asesor membuat Surat Pernyataan tentang Pelaksanaan Tugas
Sebelum melaksanakan visitasi, asesor:
•Mempelajari dan mencermati hasil isian instrumen akreditasi sekolah/madrasah
•Mencari tahu informasi awal tentang kondisi dan kinerja sekolah/madrasah
•Mempersiapkan format-format yang akan digunakan dalam visitasi
Format yang diperlukan dalam visitasi :
•Dokumen/copy instrumen akreditasi sekolah/madrasah
•Format isian untuk melakukan klarifikasi, verifikasi, dan validasi untuk setiap komponen
• Format perhitungan/skoring hasil visitasi
• Format catatan hasil visitasi untuk tiap komponen
• Format saran dan rekomendasi dari hasil visitasi
b. Verifikasi dan Validasi Data:
• Asesor melakukan visitasi ke sekolah/ madrasah yang akan diakreditasi.
• Asesor menemui kepala sekolah/madrasah dan warga sekolah/madrasah untuk menyampaikan tujuan visitasi
• Asesor membandingkan data instrumen evaluasi diri dengan kondisi nyata sekolah/madrasah melalui pengamatan, observasi kelas, wawancara, dan pencermatan ulang data pendukung.
• Asesor juga dimungkinkan untuk melakukan pencarian data dan informasi tambahan
• Kepala sekolah/madrasah membuat Surat Pernyataan tentang Pelaksanaan Visitasi
c. Verifikasi dan Validasi Data:
• Setelah melakukan verifikasi, tim asesor melakukan pertemuan dengan warga sekolah/madrasah.
• Pertemuan untuk mengklarifikasi berbagai temuan penting atau ketidaksesuaian yang sangat signifikan antara fakta dengan data evaluasi diri.
• Pada tahap klarifikasi temuan ini, sekolah/ madrasah memiliki hak jawab untuk mengklarifikasi
• Klarifikasi ini bukan merupakan langkah kompromi antara tim asesor dengan sekolah/madrasah untuk memperoleh peringkat akreditasi secara tidak benar.
d. Penyusunan Laporan
• Masing-masing anggota tim asesor menyusun laporan individual yang memuat nilai dan catatan untuk masing-masing komponen
• Laporan individual dijadikan bahan untuk didiskusikan bersama-sama dengan anggota tim asesor lainnya untuk menyusun laporan tentang pelaksanaan dan hasil visitasi.
• Dalam diskusi tersebut dibahas berbagai komponen, aspek, dan indikator akreditasi sesuai dengan hasil verifikasi, validasi, dan pendalaman data serta informasi untuk menetapkan laporan akhir dan perumusan rekomendasi
e. Penyerahan Laporan
• Laporan tim asesor mencakup: hasil penilaian visitasi yang dilengkapi pernyataan kepala sekolah/madrasah tentang pelaksanaan visitasi dan saran-saran pembinaan, pengembangan, dan peningkatan kinerja sekolah/madrasah
• Laporan tim asesor dilengkapi laporan individu masing-masing asesor.
• Penyerahan laporan dilakukan sesegera mungkin dengan berita acara serah terima laporan Tim Asesor
Visitasi Akreditasi Sekolah dilaksanakan dengan tata krama sebagai berikut:
• Melakukan wawancara dengan suasana yang kondusif.
• Menghindari kesepakatan atau bargaining dalam arti negatif.
• Tidak mendebat argumentasi yang disampaikan oleh responden.
• Tidak menggurui responden.
• Tida merasa berkedudukan lebih tinggi.
• Bersahabat dan membantu secara profesional
• Menghindari suasana menekan.
• Tidak mengada-ada.
• Tidak meminta sesuatu di luar keperluan akreditasi.
• Menyeuaikan diri dengan budaya setempat.
• Menunjukkan adanya kekompakan tim.
Tata tertib Visitasi Akreditasi Sekolah adalah:
• Datang tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
• Menunjukkan surat tugas meskipun tidak diminta.
• Menyampaikan secara jelas mengenai tujuan, mekanisme, dan jadwal visitasi.
• Tidak menerima pemberian dalam bentuk apapun (uang atau barang),
• Berpakaian rapi dan sopan.
Dalam melaksanakan visitasi, asesor dilarang:
• Melakukan intimidasi agar sekolah/ madrasah berkeinginan untuk memberikan sesuatu dalam bentuk apapun.
• Melakukan perjanjian/kesepakatan yang dapat mengakibatkan hasil visitasi tidak objektif.
• Menerima sesuatu yang akan mempengaruhi objektivitas pelaksanaan dan hasil visitasi.
• Membuka kerahasiaan data/informasi kepada fihak lain yang diperoleh dari proses dan hasil visitasi
Larangan bagi pihak sekolah yaitu melakukan kegiatan yang menghambat visitasi.
Mekanisme akreditasi sekolah sebagai berikut:
1. Penyusunan rencana jumlah dan alokasi sekolah/madrasah (BAP)
2. Pengumuman secara terbuka kepada sekolah (BAP)
3. Pengusulan daftar sekolah
4. Pengiriman perangkat akreditasi (BAP)
5. Pengisian instrument akreditasi
6. Pengiriman instrument akreditasi
7. Penentuan kelayakan visitasi ke sekolah (Asesor)
8. Verifikasi hasil visitasi asesor (BAP)
9. Penetapan hasil akreditasi sekolah (BAP)
10. Penerbitan sertifikat berdasarkan hasil akreditasi (BAP)
Hasil akreditasi berupa : (a) Sertifikat Akreditasi Sekolah, dan (b) Profil Sekolah, kekuatan dan kelemahan, dan rekomendasi.Sertifikat Akreditasi Sekolah adalah surat yang menyatakan pengakuan dan penghargaan terhadap sekolah atas status dan kelayakan sekolah melalui proses pengukuran dan penilaian kinerja sekolah terhadap komponen-komponen sekolah berdasarkan standar yang ditetapkan BAN-SM untuk jenjang pendidikan tertentu. Masa berlaku akreditasi selama 4 tahun. Permohonan Akreditasi Ulang 6 bulan sebelum masa berlaku habis. Akreditasi Ulang untuk perbaikan diajukan sekurang-kurangnya 2 tahun sejak ditetapkan. Ketidakpuasan terhadap hasil akreditasi dapat disampaikan kepada BAN-S/M dengan tembusan BAP-S/M /UPA Kabupaten/Kota setempat dan BAN-S/M melakukan verifikasi dan evaluasi, menyampaikan hasilnya kepada BAP-S/M/UPA Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti Hasil akreditasi ditindaklanjuti oleh Departemen Pendidikan Nasional, Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan Penyelenggara sekolah guna kepentingan peningkatan mutu sekolah
Sumber : http://www.smpn13bogor.comxa.com/sekilas-tentang-visitasi-dalam-kegiatan-akreditasi-sekolah/
http://akhmadsudrajat.wordpress.com/2008/02/03/akreditasi-sekolah/
Senin, 17 Mei 2010
STANDAR PEMBIAYAAN PENDIDIKAN
4 Mei 2010
Standar Nasional Pendidikan diatur dalam PP No. 19 Tahun 2005. Dalam peraturan pemerintah tersebut ada aturan mengenai standar pembiayaan pendidikan. Ada 3 jenis biaya yang diatur dalam standar pembiayaan pendidikan, yaitu biaya investasi, biaya personal, dan biaya operasi. Biaya investasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud di atas meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumberdaya manusia, dan modal kerja tetap. Biaya personal sebagaimana dimaksud pada di atas meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan. Biaya operasi meliputi biaya pegawai dan biaya non pegawai. Biaya pegawai mencakup:
1.Gaji pokok dan tunjangan yang melekat pada gaji
2.Penghasilan lain: tunjangan profesi, tunjangan fungsional, dan tunjangan khusus
Biaya non pegawai mencakup alat tulis, bahan habis pakai, rapat-rapat, transport/perjalanan dinas, penilaian, daya dan jasa, pemeliharaan sarana-prasarana, serta pendukung pembinaan siswa.
Berdasarkan UUD 1945 pemerintah membiayai pendidikan dasar, yakni pendidikan gratis mulai dari tingkat SD-SMP. Tapi gratis hanya untuk sekolah negeri. Anggaran pendidikan yang disiapkan pemerintah sebesar 20% dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) dan 20% dari APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah). Pemerintah memberikan anggaran untuk biaya investasi, biaya personal, dan biaya operasi. Namun biaya yang dikeluarkan oleh siswa menjadi tangung jawab orang tua murid. Misal: seragam, buku tulis, transport anak, uang saku, dan lain sebagainya.
Anggaran untuk sekolah swasta juga diatur. Jika dana yang dibutuhkan oleh sekolah swasta sama dengan dana BOS maka biaya sekolah gratis, jika dana yang dibutuhkan kurang dari dana BOS maka biaya sekolah juga gratis. Namun jika biaya yang dibutuhkan lebih besar dari dana BOS maka siswa tinggal membayar selisihnya saja untuk biaya sekolah. Kebanyakan sekolah swasta tidak meminta dana BOS karena jika sekolahnya dibantu oleh dana BOS, maka sekolah tersebut harus menyiapkan laporan keuangan serta akan dilakukan pengecekan dari dinas.
Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2003, pembiayaan pendidikan diperoleh dari pemerintah, pemda, dan masyarakat. Sekolah dapat dana dari APBN, APBD propinsi, dan APBD kabupaten/kota. Dana dari APBN nilainya sama untuk seluruh wilayah di Indonsia. Sedangkan APBD propinsi dan APBD kabupaten/kota nilainya berbeda-beda, tergantung dari pendapatan daerah masing-masing. DKI Jakarta hanya dapat dana dari APBN dan APBD propinsi. Jadi yang membedakan pembiayaan pedidikan terletak pada APBD propinsi dan APBD kabupaten/kota. Perhitungan dana APBN yaitu jumlah siswa dikali dengan dana BOS per siswa. Perhitungan APBD yaitu jumlah siswa dikali dengan biaya operasional. APBN meliputi Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. APBS (Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah) untuk tingkat SMA baru akan diuraikan.
Sistem pembiayaan pendidikan merupakan proses dimana pendapatan dan sumber daya tersedia digunakan untuk memformulasikan dan mengoperasionalkan sekolah. Sistem pembiayaan pendidikan sangat bervariasi tergantung dari kondisi masing-masing negara seperti kondisi geografis, tingkat pendidikan, kondisi politik pendidikan, hukum pendidikan, ekonomi pendidikan, program pembiayaan pemerintah dan administrasi sekolah. Sementara itu terdapat beberapa faktor yang perlu diperhatikan untuk mengetahui sesuai tidaknya sistem dengan kondisi negara. Untuk mengetahui apakah sistem tersebut memuaskan, dapat dilakukan dengan cara: i) menghitung berbagai proporsi dari kelompok usia, jenis kelamin, tingkat buta huruf; ii) distribusi alokasi sumber daya pendidikan secara efisien dan adil sebagai kewajiban pemerintah pusat mensubsidi sektor pendidikan dibandingkan dengan sektor lainnya.
Setiap keputusan dalam masalah pembiayaan sekolah akan mempengaruhi bagaimana sumber daya diperoleh dan dialokasikan. Oleh karena itu perlu dilihat siapa yang akan dididik dan seberapa banyak jasa pendidikan dapat disediakan, bagaimana mereka akan dididik, siapa yang akan membayar biaya pendidikan. Demikian pula sistem pemerintahan seperti apa yang paling sesuai untuk mendukung sistem pembiayaan pendidikan. Tanggungjawab pemerintah dalam pembiayaan pendidikan termasuk untuk pendidikan kejuruan dan bantuan terhadap murid. Hal itu perlu dilihat dari faktor kebutuhan dan ketersediaan pendidikan, tanggungjawab orang tua dalam menyekolahkan vs social benefit secara luas, pengaruh faktor politik dan ekonomi terhadap sektor pendidikan.
Menurut Levin (1987) pembiayaan sekolah adalah proses dimana pendapatan dan sumber daya tersedia digunakan untuk memformulasikan dan mengoperasionalkan sekolah di berbagai wilayah geografis dan tingkat pendidikan yang berbeda-beda. Pembiayaan sekolah ini berkaitan dengan bidang politik pendidikan dan program pembiayaan pemerintah serta administrasi sekolah. Beberapa istilah yang sering digunakan dalam pembiayaan sekolah, yakni school revenues, school expenditures, capital dan current cost. Dalam pembiayaan sekolah tidak ada pendekatan tunggal dan yang paling baik untuk pembiayaan semua sekolah karena kondisi tiap sekolah berbeda.
Setiap kebijakan dalam pembiayaan sekolah akan mempengaruhi bagaimana sumber daya diperoleh dan dialokasikan. Dengan mengkaji berbagai peraturan dan kebijakan yang berbeda-beda di sektor pendidikan, kita bisa melihat konsekuensinya terhadap pembiayaan pendidikan, yakni:
•Keputusan tentang siapa yang akan dididik dan seberapa banyak jasa pendidikan dapat disediakan
•Keputusan tentang bagaimana mereka akan dididik
•Keputusan tentang siapa yang akan membayar biaya pendidikan
•Keputusan tentang sistem pemerintahan seperti apa yang paling sesuai untuk mendukung pembiayaan sekolah
Untuk menjawab pertanyaan tersebut di atas, ada dua hal pokok yang harus dapat dijawab, yakni: i) bagaimana sumber daya akan diperoleh, ii) bagaimana sumber daya akan dialokasikan pada berbagai jenis dan jenjang pendidikan/tipe sekolah/kondisi daerah yang berbeda. Terdapat dua kriteria untuk menganalisis setiap hal tersebut, yakni, i) efisiensi yang terkait dengan keberadaan sumber daya yang dapat memaksimalkan kesejahteraan masyarakat dan ii) keadilan yang terkait dengan benefits dan costs yang seimbang.
Menurut J. Wiseman (1987) terdapat tiga aspek yang perlu dikaji dalam melihat apakah pemerintahan perlu terlibat dalam masalah pembiayaan pendidikan:
•Kebutuhan dan ketersediaan pendidikan terkait dengan sektor pendidikan dapat dianggap sebagai salah satu alat perdagangan dan kebutuhan akan investasi dalam sumberdaya manusia/human capital
•Pembiayaan pendidikan terkait dengan hak orang tua dan murid untuk memilih menyekolahkan anaknya ke pendidikan yang akan berdampak pada social benefit secara keseluruhan
•Pengaruh faktor politik dan ekonomi terhadap sektor pendidikan
Dalam hal pendidikan kejuruan dan industri, M. Woodhall (1987) menjelaskan bahwa di masa lalu pembiayaan pendidikan jenis ini ditanggung oleh perusahaan. Perusahaan memberi subsidi kepada para pekerjanya sendiri. Sekarang peran pemerintah semakin besar dalam pembiayaan ini. Hal itu disebabkan adanya kepentingan ekonomi. Artinya kebijakan ketenagakerjaan, diharapkan dapat meningkatkan kepentingan untuk membagi biaya dan manfaat dari pendidikan ini dengan adil.
Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pendidikan kejuruan ini adalah:
•Peran pemerintah dalam membiayai jenis pendidikan ini
•Perbedaan antara jenis training yang umum dan spesifik
•Pilihan antara training yang on dan off the job
•Keseimbangan antara pembiayaan dari pemerintah dan sektor swasta di pendidikan ini
•Pentingnya praktek kerja sebagai kelanjutan dari jenis pendidikan ini
•Pembayaran kompensasi selama mengikuti pendidikan ini
•Sumber daya yang dialokasikan untuk jenis pendidikan ini
Pengukuran biaya pendidikan seringkali menitikberatkan kepada ketersediaan dana yang ada namun secara bersamaan seringkali mengabaikan adanya standar minimal untuk melakukan pelayanan pendidikan. Konsep pendekatan kecukupan menjadi penting karena memasukkan berbagai standar kualitas dalam perhitungan pembiayaan pendidikan. Sehingga berdasarkan berbagai tingkat kualitas pelayanan pendidikan tersebut dapat ditunjukkan adanya variasi biaya pendidikan yang cukup ideal untuk mencapai standar kualitas tersebut. Analisis kecukupan biaya pendidikan ini telah digunakan di beberapa negara bagian Amerika Serikat untuk mengalokasikan dana pendidikan. Berbagai studi di Indonesia telah pula mencoba memperhitungkan biaya pendidikan berdasarkan standar kecukupan.
Perhitungan biaya pendidikan berdasarkan pendekatan kecukupan ditentukan oleh beberapa faktor, diantaranya:
•Besar kecilnya sebuah institusi pendidikan
•Jumlah siswa
•Tingkat gaji guru (karena bidang pendidikan dianggap sebagai highly labour intensive)
•Rasio siswa dibandingkan jumlah guru
•Kualifikasi guru
•Tingkat pertumbuhan populasi penduduk (khususnya di negara berkembang)
•Perubahan dari pendapatan (revenue theory of cost)
Menurut PP 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, biaya operasi satuan pendidikan adalah bagian dari dana pendidikan yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasi satuan pendidikan agar dapat berlangsungnya kegiatan pendidikan yang sesuai standar nasional pendidikan secara teratur dan berkelanjutan.
Sementara itu, menurut Ayat (4) Pasal 62 PP No. 19 Tahun 2003, biaya operasi satuan pendidikan meliputi biaya berikut.
a.gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji.
b.bahan atau peralatan pendidikan habis pakai.
c.biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lainnya.
Walaupun dalam pasal ini biaya operasi hanya didefinisikan ke dalam tiga kelompok biaya, namun ada sebagian biaya investasi yang juga dapat dikeluarkan setiap tahun yaitu biaya depreasiasi (sebagai penyisihan dari investasi) dan dapat bersifat tunai. Dana ini merupakan penyisihan untuk investasi di masa yang akan datang misalnya dana untuk pembelian buku (karena buku diasumsikan berusia 5 tahun, dana tersebut dapat dibelanjakankan per tahun sejumlah 20% dari dana keseluruhan), dana untuk memperbaharui gedung maupun peralatan. Penggunaan dana depresiasi ini dapat berupa pembangunan gedung baru atau renovasi berat gedung lama, maupun pembelian peralatan baru. Namun perhitungan biaya investasi tidak diperhitungkan dalam Standar Biaya Operasi Pendidikan.
Sumber: www.bsnp.com
Standar Nasional Pendidikan diatur dalam PP No. 19 Tahun 2005. Dalam peraturan pemerintah tersebut ada aturan mengenai standar pembiayaan pendidikan. Ada 3 jenis biaya yang diatur dalam standar pembiayaan pendidikan, yaitu biaya investasi, biaya personal, dan biaya operasi. Biaya investasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud di atas meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumberdaya manusia, dan modal kerja tetap. Biaya personal sebagaimana dimaksud pada di atas meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan. Biaya operasi meliputi biaya pegawai dan biaya non pegawai. Biaya pegawai mencakup:
1.Gaji pokok dan tunjangan yang melekat pada gaji
2.Penghasilan lain: tunjangan profesi, tunjangan fungsional, dan tunjangan khusus
Biaya non pegawai mencakup alat tulis, bahan habis pakai, rapat-rapat, transport/perjalanan dinas, penilaian, daya dan jasa, pemeliharaan sarana-prasarana, serta pendukung pembinaan siswa.
Berdasarkan UUD 1945 pemerintah membiayai pendidikan dasar, yakni pendidikan gratis mulai dari tingkat SD-SMP. Tapi gratis hanya untuk sekolah negeri. Anggaran pendidikan yang disiapkan pemerintah sebesar 20% dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) dan 20% dari APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah). Pemerintah memberikan anggaran untuk biaya investasi, biaya personal, dan biaya operasi. Namun biaya yang dikeluarkan oleh siswa menjadi tangung jawab orang tua murid. Misal: seragam, buku tulis, transport anak, uang saku, dan lain sebagainya.
Anggaran untuk sekolah swasta juga diatur. Jika dana yang dibutuhkan oleh sekolah swasta sama dengan dana BOS maka biaya sekolah gratis, jika dana yang dibutuhkan kurang dari dana BOS maka biaya sekolah juga gratis. Namun jika biaya yang dibutuhkan lebih besar dari dana BOS maka siswa tinggal membayar selisihnya saja untuk biaya sekolah. Kebanyakan sekolah swasta tidak meminta dana BOS karena jika sekolahnya dibantu oleh dana BOS, maka sekolah tersebut harus menyiapkan laporan keuangan serta akan dilakukan pengecekan dari dinas.
Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2003, pembiayaan pendidikan diperoleh dari pemerintah, pemda, dan masyarakat. Sekolah dapat dana dari APBN, APBD propinsi, dan APBD kabupaten/kota. Dana dari APBN nilainya sama untuk seluruh wilayah di Indonsia. Sedangkan APBD propinsi dan APBD kabupaten/kota nilainya berbeda-beda, tergantung dari pendapatan daerah masing-masing. DKI Jakarta hanya dapat dana dari APBN dan APBD propinsi. Jadi yang membedakan pembiayaan pedidikan terletak pada APBD propinsi dan APBD kabupaten/kota. Perhitungan dana APBN yaitu jumlah siswa dikali dengan dana BOS per siswa. Perhitungan APBD yaitu jumlah siswa dikali dengan biaya operasional. APBN meliputi Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. APBS (Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah) untuk tingkat SMA baru akan diuraikan.
Sistem pembiayaan pendidikan merupakan proses dimana pendapatan dan sumber daya tersedia digunakan untuk memformulasikan dan mengoperasionalkan sekolah. Sistem pembiayaan pendidikan sangat bervariasi tergantung dari kondisi masing-masing negara seperti kondisi geografis, tingkat pendidikan, kondisi politik pendidikan, hukum pendidikan, ekonomi pendidikan, program pembiayaan pemerintah dan administrasi sekolah. Sementara itu terdapat beberapa faktor yang perlu diperhatikan untuk mengetahui sesuai tidaknya sistem dengan kondisi negara. Untuk mengetahui apakah sistem tersebut memuaskan, dapat dilakukan dengan cara: i) menghitung berbagai proporsi dari kelompok usia, jenis kelamin, tingkat buta huruf; ii) distribusi alokasi sumber daya pendidikan secara efisien dan adil sebagai kewajiban pemerintah pusat mensubsidi sektor pendidikan dibandingkan dengan sektor lainnya.
Setiap keputusan dalam masalah pembiayaan sekolah akan mempengaruhi bagaimana sumber daya diperoleh dan dialokasikan. Oleh karena itu perlu dilihat siapa yang akan dididik dan seberapa banyak jasa pendidikan dapat disediakan, bagaimana mereka akan dididik, siapa yang akan membayar biaya pendidikan. Demikian pula sistem pemerintahan seperti apa yang paling sesuai untuk mendukung sistem pembiayaan pendidikan. Tanggungjawab pemerintah dalam pembiayaan pendidikan termasuk untuk pendidikan kejuruan dan bantuan terhadap murid. Hal itu perlu dilihat dari faktor kebutuhan dan ketersediaan pendidikan, tanggungjawab orang tua dalam menyekolahkan vs social benefit secara luas, pengaruh faktor politik dan ekonomi terhadap sektor pendidikan.
Menurut Levin (1987) pembiayaan sekolah adalah proses dimana pendapatan dan sumber daya tersedia digunakan untuk memformulasikan dan mengoperasionalkan sekolah di berbagai wilayah geografis dan tingkat pendidikan yang berbeda-beda. Pembiayaan sekolah ini berkaitan dengan bidang politik pendidikan dan program pembiayaan pemerintah serta administrasi sekolah. Beberapa istilah yang sering digunakan dalam pembiayaan sekolah, yakni school revenues, school expenditures, capital dan current cost. Dalam pembiayaan sekolah tidak ada pendekatan tunggal dan yang paling baik untuk pembiayaan semua sekolah karena kondisi tiap sekolah berbeda.
Setiap kebijakan dalam pembiayaan sekolah akan mempengaruhi bagaimana sumber daya diperoleh dan dialokasikan. Dengan mengkaji berbagai peraturan dan kebijakan yang berbeda-beda di sektor pendidikan, kita bisa melihat konsekuensinya terhadap pembiayaan pendidikan, yakni:
•Keputusan tentang siapa yang akan dididik dan seberapa banyak jasa pendidikan dapat disediakan
•Keputusan tentang bagaimana mereka akan dididik
•Keputusan tentang siapa yang akan membayar biaya pendidikan
•Keputusan tentang sistem pemerintahan seperti apa yang paling sesuai untuk mendukung pembiayaan sekolah
Untuk menjawab pertanyaan tersebut di atas, ada dua hal pokok yang harus dapat dijawab, yakni: i) bagaimana sumber daya akan diperoleh, ii) bagaimana sumber daya akan dialokasikan pada berbagai jenis dan jenjang pendidikan/tipe sekolah/kondisi daerah yang berbeda. Terdapat dua kriteria untuk menganalisis setiap hal tersebut, yakni, i) efisiensi yang terkait dengan keberadaan sumber daya yang dapat memaksimalkan kesejahteraan masyarakat dan ii) keadilan yang terkait dengan benefits dan costs yang seimbang.
Menurut J. Wiseman (1987) terdapat tiga aspek yang perlu dikaji dalam melihat apakah pemerintahan perlu terlibat dalam masalah pembiayaan pendidikan:
•Kebutuhan dan ketersediaan pendidikan terkait dengan sektor pendidikan dapat dianggap sebagai salah satu alat perdagangan dan kebutuhan akan investasi dalam sumberdaya manusia/human capital
•Pembiayaan pendidikan terkait dengan hak orang tua dan murid untuk memilih menyekolahkan anaknya ke pendidikan yang akan berdampak pada social benefit secara keseluruhan
•Pengaruh faktor politik dan ekonomi terhadap sektor pendidikan
Dalam hal pendidikan kejuruan dan industri, M. Woodhall (1987) menjelaskan bahwa di masa lalu pembiayaan pendidikan jenis ini ditanggung oleh perusahaan. Perusahaan memberi subsidi kepada para pekerjanya sendiri. Sekarang peran pemerintah semakin besar dalam pembiayaan ini. Hal itu disebabkan adanya kepentingan ekonomi. Artinya kebijakan ketenagakerjaan, diharapkan dapat meningkatkan kepentingan untuk membagi biaya dan manfaat dari pendidikan ini dengan adil.
Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pendidikan kejuruan ini adalah:
•Peran pemerintah dalam membiayai jenis pendidikan ini
•Perbedaan antara jenis training yang umum dan spesifik
•Pilihan antara training yang on dan off the job
•Keseimbangan antara pembiayaan dari pemerintah dan sektor swasta di pendidikan ini
•Pentingnya praktek kerja sebagai kelanjutan dari jenis pendidikan ini
•Pembayaran kompensasi selama mengikuti pendidikan ini
•Sumber daya yang dialokasikan untuk jenis pendidikan ini
Pengukuran biaya pendidikan seringkali menitikberatkan kepada ketersediaan dana yang ada namun secara bersamaan seringkali mengabaikan adanya standar minimal untuk melakukan pelayanan pendidikan. Konsep pendekatan kecukupan menjadi penting karena memasukkan berbagai standar kualitas dalam perhitungan pembiayaan pendidikan. Sehingga berdasarkan berbagai tingkat kualitas pelayanan pendidikan tersebut dapat ditunjukkan adanya variasi biaya pendidikan yang cukup ideal untuk mencapai standar kualitas tersebut. Analisis kecukupan biaya pendidikan ini telah digunakan di beberapa negara bagian Amerika Serikat untuk mengalokasikan dana pendidikan. Berbagai studi di Indonesia telah pula mencoba memperhitungkan biaya pendidikan berdasarkan standar kecukupan.
Perhitungan biaya pendidikan berdasarkan pendekatan kecukupan ditentukan oleh beberapa faktor, diantaranya:
•Besar kecilnya sebuah institusi pendidikan
•Jumlah siswa
•Tingkat gaji guru (karena bidang pendidikan dianggap sebagai highly labour intensive)
•Rasio siswa dibandingkan jumlah guru
•Kualifikasi guru
•Tingkat pertumbuhan populasi penduduk (khususnya di negara berkembang)
•Perubahan dari pendapatan (revenue theory of cost)
Menurut PP 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, biaya operasi satuan pendidikan adalah bagian dari dana pendidikan yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasi satuan pendidikan agar dapat berlangsungnya kegiatan pendidikan yang sesuai standar nasional pendidikan secara teratur dan berkelanjutan.
Sementara itu, menurut Ayat (4) Pasal 62 PP No. 19 Tahun 2003, biaya operasi satuan pendidikan meliputi biaya berikut.
a.gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji.
b.bahan atau peralatan pendidikan habis pakai.
c.biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lainnya.
Walaupun dalam pasal ini biaya operasi hanya didefinisikan ke dalam tiga kelompok biaya, namun ada sebagian biaya investasi yang juga dapat dikeluarkan setiap tahun yaitu biaya depreasiasi (sebagai penyisihan dari investasi) dan dapat bersifat tunai. Dana ini merupakan penyisihan untuk investasi di masa yang akan datang misalnya dana untuk pembelian buku (karena buku diasumsikan berusia 5 tahun, dana tersebut dapat dibelanjakankan per tahun sejumlah 20% dari dana keseluruhan), dana untuk memperbaharui gedung maupun peralatan. Penggunaan dana depresiasi ini dapat berupa pembangunan gedung baru atau renovasi berat gedung lama, maupun pembelian peralatan baru. Namun perhitungan biaya investasi tidak diperhitungkan dalam Standar Biaya Operasi Pendidikan.
Sumber: www.bsnp.com
STANDAR SARANA DAN PRASARANA
4 Mei 2010
Pelaksanaan pendidikan nasional harus menjamin pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan di tengah perubahan global agar warga Indonesia menjadi manusia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, cerdas, produktif, dan berdaya saing tinggi dalam pergaulan nasional maupun internasional. Untuk menjamin tercapainya tujuan pendidikan tersebut, Pemerintah telah mengamanatkan penyusunan delapan standar nasional pendidikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimum tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pelaksanaan pembelajaran dalam pendidikan nasional berpusat pada peserta didik agar dapat:
(a) belajar untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
(b) belajar untuk memahami dan menghayati,
(c) belajar untuk mampu melaksanakan dan berbuat secara efektif,
(d) belajar untuk hidup bersama dan berguna bagi orang lain, dan
(e) belajar untuk membangun dan menemukan jati diri melalui proses belajar yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan.
Untuk menjamin terwujudnya hal tersebut diperlukan adanya sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana yang memadai tersebut harus memenuhi ketentuan minimum yang ditetapkan dalam standar sarana dan prasarana.Standar sarana dan prasarana ini untuk lingkup pendidikan formal, jenis pendidikan umum, jenjang pendidikan dasar dan menengah yaitu: Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA). Standar sarana dan prasarana ini mencakup:
1. Kriteria minimum sarana yang terdiri dari perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, teknologi informasi dan komunikasi, serta perlengkapan lain yang wajib dimiliki oleh setiap sekolah/madrasah,
2. Kriteria minimum prasarana yang terdiri dari lahan, bangunan, ruang-ruang, dan instalasi daya dan jasa yang wajib dimiliki oleh setiap sekolah/madrasah.
Sarana pendidikan adalah fasilitas-fasilitas yang digunakan secara langsung untuk menunjang proses belajar-mengajar agar tujuan pembelajaran tercapai. Sedangkan prasarana pendidikan adalah segala sesuatu yang secara tidak langsung menunjang proses pendidikan. UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 Bab XII Pasal 45 mengatur tentang sarana dan prasarana pendidikan. Standar Nasional Pendidikan diatur dalam PP No. 19 Tahun 2005. Sarana dibagi menjadi 2 jenis, yaitu:
A.Berdasarkan hubungannya dengan belajar-mengajar:
-Secara langsung digunakan dalam proses belajar-mengajar
-Secara tidak langsung berhubungan dengan proses belajar-mengajar
B.Berdasarkan fungsi dan peranan dalam proses belajar-mengajar
-Alat pelajaran: digunakan secara terus-menerus
-Alat peraga: sebagai alat bantu, tanpa alat peraga masih bisa dilakukan proses belajar-mengajar
-Media pembelajaran: mempermudah materi dalam proses belajar-mengajar.
Alat peraga dan media pembelajaran hapir sama, tergantung dari sudut pandang mana penilaiannya. Misal: bagi jurusan komputer, komputer adalah media pembelajaran. Namun bagi jurusan kimia, komputer adalah alat peraga.
Prasarana dibagi menjadi 2 jenis, yaitu:
-Prasarana pendidikan yang secara langung digunakan untuk proses belajar-mengajar.
-Prasarana sekolah yang keberadaannya tidak digunakan untuk proses belajar-mengajar tetapi secara langsung sangat menunjang terjadinya proses belajar-mengajar.
Beberapa kriteria umum dalam sarana dan prasarana pendidikan diatur dalam PP No. 24 Tahun 2007. Kriteria umum tersebut yaitu sebagai berikut:
1.Lahan
-Memenuhi ketentuan rasio luas lahan terhadap jumlah siswa
-Terhindar dari potensi bahaya
-Kemiringan lahan rata-rata kurang dari 15%, tidak berada di dalam garis sempadan sungai dan jalur kereta api.
-Status jelas
-Sesuai dengan peruntukan
2.Bangunan
-Memenuhi ketentuan rasio luas lahan terhadap jumlah siswa
-Memenuhi ketentuan luas minimum
-Memenuhi ketentuan tata bangunan
-Memenuhi persyaratan keselamatan
Pengaturan dalam sarana dan prasarana pendidikan sangatlah dibutuhkan terutama dalam bidang administrasinya. Administrasi sarana dan prasarana merupakan keseluruhan pengadaan, pendayagunaan, dan pengawasan terhadap sarana dan prasarana.tahapan dalam administrasi sarana dan prasarana, yaitu perencanaan, pengadaan sarana dan prasarana, penyimpanan, inventarisasi, pemeliharaan, penghapusan, dan pengawasan. Penghapusan yang dimaksud adalah untuk sarana dan prasarana yang sudah tidak berfungsi lagi sebaiknya disimpan dalam gudang. Alat peraga yang hendak digunakan harus menyesuaikan kepada materi.
Sumber:http://inducation.blogspot.com/2008/10/standar-sarana-dan-prasarana sekolah.html
Pelaksanaan pendidikan nasional harus menjamin pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan di tengah perubahan global agar warga Indonesia menjadi manusia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, cerdas, produktif, dan berdaya saing tinggi dalam pergaulan nasional maupun internasional. Untuk menjamin tercapainya tujuan pendidikan tersebut, Pemerintah telah mengamanatkan penyusunan delapan standar nasional pendidikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimum tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pelaksanaan pembelajaran dalam pendidikan nasional berpusat pada peserta didik agar dapat:
(a) belajar untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
(b) belajar untuk memahami dan menghayati,
(c) belajar untuk mampu melaksanakan dan berbuat secara efektif,
(d) belajar untuk hidup bersama dan berguna bagi orang lain, dan
(e) belajar untuk membangun dan menemukan jati diri melalui proses belajar yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan.
Untuk menjamin terwujudnya hal tersebut diperlukan adanya sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana yang memadai tersebut harus memenuhi ketentuan minimum yang ditetapkan dalam standar sarana dan prasarana.Standar sarana dan prasarana ini untuk lingkup pendidikan formal, jenis pendidikan umum, jenjang pendidikan dasar dan menengah yaitu: Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA). Standar sarana dan prasarana ini mencakup:
1. Kriteria minimum sarana yang terdiri dari perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, teknologi informasi dan komunikasi, serta perlengkapan lain yang wajib dimiliki oleh setiap sekolah/madrasah,
2. Kriteria minimum prasarana yang terdiri dari lahan, bangunan, ruang-ruang, dan instalasi daya dan jasa yang wajib dimiliki oleh setiap sekolah/madrasah.
Sarana pendidikan adalah fasilitas-fasilitas yang digunakan secara langsung untuk menunjang proses belajar-mengajar agar tujuan pembelajaran tercapai. Sedangkan prasarana pendidikan adalah segala sesuatu yang secara tidak langsung menunjang proses pendidikan. UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 Bab XII Pasal 45 mengatur tentang sarana dan prasarana pendidikan. Standar Nasional Pendidikan diatur dalam PP No. 19 Tahun 2005. Sarana dibagi menjadi 2 jenis, yaitu:
A.Berdasarkan hubungannya dengan belajar-mengajar:
-Secara langsung digunakan dalam proses belajar-mengajar
-Secara tidak langsung berhubungan dengan proses belajar-mengajar
B.Berdasarkan fungsi dan peranan dalam proses belajar-mengajar
-Alat pelajaran: digunakan secara terus-menerus
-Alat peraga: sebagai alat bantu, tanpa alat peraga masih bisa dilakukan proses belajar-mengajar
-Media pembelajaran: mempermudah materi dalam proses belajar-mengajar.
Alat peraga dan media pembelajaran hapir sama, tergantung dari sudut pandang mana penilaiannya. Misal: bagi jurusan komputer, komputer adalah media pembelajaran. Namun bagi jurusan kimia, komputer adalah alat peraga.
Prasarana dibagi menjadi 2 jenis, yaitu:
-Prasarana pendidikan yang secara langung digunakan untuk proses belajar-mengajar.
-Prasarana sekolah yang keberadaannya tidak digunakan untuk proses belajar-mengajar tetapi secara langsung sangat menunjang terjadinya proses belajar-mengajar.
Beberapa kriteria umum dalam sarana dan prasarana pendidikan diatur dalam PP No. 24 Tahun 2007. Kriteria umum tersebut yaitu sebagai berikut:
1.Lahan
-Memenuhi ketentuan rasio luas lahan terhadap jumlah siswa
-Terhindar dari potensi bahaya
-Kemiringan lahan rata-rata kurang dari 15%, tidak berada di dalam garis sempadan sungai dan jalur kereta api.
-Status jelas
-Sesuai dengan peruntukan
2.Bangunan
-Memenuhi ketentuan rasio luas lahan terhadap jumlah siswa
-Memenuhi ketentuan luas minimum
-Memenuhi ketentuan tata bangunan
-Memenuhi persyaratan keselamatan
Pengaturan dalam sarana dan prasarana pendidikan sangatlah dibutuhkan terutama dalam bidang administrasinya. Administrasi sarana dan prasarana merupakan keseluruhan pengadaan, pendayagunaan, dan pengawasan terhadap sarana dan prasarana.tahapan dalam administrasi sarana dan prasarana, yaitu perencanaan, pengadaan sarana dan prasarana, penyimpanan, inventarisasi, pemeliharaan, penghapusan, dan pengawasan. Penghapusan yang dimaksud adalah untuk sarana dan prasarana yang sudah tidak berfungsi lagi sebaiknya disimpan dalam gudang. Alat peraga yang hendak digunakan harus menyesuaikan kepada materi.
Sumber:http://inducation.blogspot.com/2008/10/standar-sarana-dan-prasarana sekolah.html
Senin, 03 Mei 2010
Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan
27 April 2010
Standar isi adalah batasan-batasan untuk peningkatan mutu. Standar isi merupakan batasan minimal. PP No. 22 Tahun 2006 membahas tentang Standar Isi (SI) untuk pendidikan dasar dan menengah. PP No. 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan dan PP No. 24 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan. Kerangka dasar kurikulum terbagi menjadi lima, yaitu:
1.Pelajaran agama dan akhlak mulia
2.Pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian
3.Pelajaran IPTEK
4.Pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan
5.Pelajaran estetika
Struktur kurikulum pada pendidikan umum:
1.SD/MI: 8 mata pelajaran
2.SMP/MTs: 10 mata pelajaran
3.SMA/MA: 16 mata pelajaran
Struktur kurikulum pendidikan kejuruan:
-Mata pelajaran wajib
-Mata pelajaran pilihan sesuai jurusan
Struktur kurikulum pendidikan khusus (khusus untuk Anak Berkebutuhan Khusus):
-Mata pelajaran wajib
-Program khusus
Standar Kompetensi Lulusan (SKL) memiliki beberapa manfaat, yaitu sebagai batas kelulusan, rujukan penyusunan standar lainnya, dan arah peningkatan kualitas pendidikan. Dalam pelaksanaannya, pendidikan tentang teknologi informasi dan komunikasi harus berjalan beriringan dengan penanaman pelajaran moral. Kedudukan SKL lebih tinggi daripada SI. Misal: mahasiswa pendidikan kimia, mahasiswa tau dulu bahwa mereka akan mendapat gelar Spd baru mereka mempelajari isi materi dari pendidikan kimia. SI terbagi menjadi 2 yaitu SK (Standar Kompetensi) dan KD (Kompetensi Dasar).
Standar Kompetensi Lulusan untuk satuan pendidikan dasar dan menengah digunakan sebagai pedoman penilaian dalam menentukan kelulusan peserta didik. Standar Kompetensi Lulusan tersebut meliputi standar kompetensi lulusan minimal satuan pendidikan dasar dan menengah, standar kompetensi lulusan minimal kelompok mata pelajaran, dan standar kompetensi lulusan minimal mata pelajaran. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No 23 Tahun 2006 menetapkan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. Lampiran Permendiknas ini meliputi:
•SKL Satuan Pendidikan & Kelompok Mata Pelajaran
•SKL Mata Pelajaran SD-MI
•SKL Mata Pelajaran SMP-MTs
•SKL Mata Pelajaran SMA-MA
•SKL Mata Pelajaran PLB ABDE
•SKL Mata Pelajaran SMK-MAK
Pelaksanaan SI-SKL
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No 24 Tahun 2006 menetapkan tentang pelaksanaan standar isi dan standar kompetensi lulusan untuk satuan pendidikan dasar dan menengah.
Panduan Penyusunan KTSP
Buku Panduan Penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah ini dimaksudkan sebagai pedoman sekolah/madrasah dalam mengembangkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah. Sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, setiap sekolah/madrasah mengembangkan kurikulum berdasarkan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) dan Standar Isi (SI) dan berpedoman kepada panduan yang ditetapkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Panduan Penyusunan KTSP terdiri atas dua bagian, yaitu bagian pertama berupa Panduan Umum dan bagian kedua berupa Model KTSP. Satuan Pendidikan yang telah melakukan uji coba kurikulum 2004 secara menyeluruh diperkirakan mampu secara mandiri mengembangkan kurikulumnya berdasarkan SKL, SI dan Panduan Umum. Untuk itu Panduan Umum diterbitkan lebih dahulu agar memungkinkan satuan pendidikan tersebut, dan juga sekolah/madrasah lain yang mempunyai kemampuan, untuk mengembangkan kurikulum mulai tahun ajaran 2006/2007.
Bagian kedua Panduan Penyusunan KTSP akan segera menyusul dan diharapkan akan dapat diterbitkan sebelum tahun ajaran baru 2006/2007. Waktu penyiapan yang lebih lama disebabkan karena banyaknya ragam satuan pendidikan dan model kurikulum yang perlu dikembangkan. Selain dari pada itu, model kurikulum diperlukan bagi satuan pendidik yang saat ini belum mampu mengembangkan kurikulum secara mandiri. Bagi satuan pendidikan ini, mempunyai waktu sampai dengan tiga tahun untuk mengembangkan kurikulumnya, yaitu selambat-lambatnya pada tahun ajaran 2009/2010.
Perubahan Permen No 24 Tahun 2006
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No 6 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
Sumber: http://bsnp-indonesia.org/id/?page_id=63/
Standar isi adalah batasan-batasan untuk peningkatan mutu. Standar isi merupakan batasan minimal. PP No. 22 Tahun 2006 membahas tentang Standar Isi (SI) untuk pendidikan dasar dan menengah. PP No. 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan dan PP No. 24 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan. Kerangka dasar kurikulum terbagi menjadi lima, yaitu:
1.Pelajaran agama dan akhlak mulia
2.Pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian
3.Pelajaran IPTEK
4.Pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan
5.Pelajaran estetika
Struktur kurikulum pada pendidikan umum:
1.SD/MI: 8 mata pelajaran
2.SMP/MTs: 10 mata pelajaran
3.SMA/MA: 16 mata pelajaran
Struktur kurikulum pendidikan kejuruan:
-Mata pelajaran wajib
-Mata pelajaran pilihan sesuai jurusan
Struktur kurikulum pendidikan khusus (khusus untuk Anak Berkebutuhan Khusus):
-Mata pelajaran wajib
-Program khusus
Standar Kompetensi Lulusan (SKL) memiliki beberapa manfaat, yaitu sebagai batas kelulusan, rujukan penyusunan standar lainnya, dan arah peningkatan kualitas pendidikan. Dalam pelaksanaannya, pendidikan tentang teknologi informasi dan komunikasi harus berjalan beriringan dengan penanaman pelajaran moral. Kedudukan SKL lebih tinggi daripada SI. Misal: mahasiswa pendidikan kimia, mahasiswa tau dulu bahwa mereka akan mendapat gelar Spd baru mereka mempelajari isi materi dari pendidikan kimia. SI terbagi menjadi 2 yaitu SK (Standar Kompetensi) dan KD (Kompetensi Dasar).
Standar Kompetensi Lulusan untuk satuan pendidikan dasar dan menengah digunakan sebagai pedoman penilaian dalam menentukan kelulusan peserta didik. Standar Kompetensi Lulusan tersebut meliputi standar kompetensi lulusan minimal satuan pendidikan dasar dan menengah, standar kompetensi lulusan minimal kelompok mata pelajaran, dan standar kompetensi lulusan minimal mata pelajaran. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No 23 Tahun 2006 menetapkan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. Lampiran Permendiknas ini meliputi:
•SKL Satuan Pendidikan & Kelompok Mata Pelajaran
•SKL Mata Pelajaran SD-MI
•SKL Mata Pelajaran SMP-MTs
•SKL Mata Pelajaran SMA-MA
•SKL Mata Pelajaran PLB ABDE
•SKL Mata Pelajaran SMK-MAK
Pelaksanaan SI-SKL
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No 24 Tahun 2006 menetapkan tentang pelaksanaan standar isi dan standar kompetensi lulusan untuk satuan pendidikan dasar dan menengah.
Panduan Penyusunan KTSP
Buku Panduan Penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah ini dimaksudkan sebagai pedoman sekolah/madrasah dalam mengembangkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah. Sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, setiap sekolah/madrasah mengembangkan kurikulum berdasarkan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) dan Standar Isi (SI) dan berpedoman kepada panduan yang ditetapkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Panduan Penyusunan KTSP terdiri atas dua bagian, yaitu bagian pertama berupa Panduan Umum dan bagian kedua berupa Model KTSP. Satuan Pendidikan yang telah melakukan uji coba kurikulum 2004 secara menyeluruh diperkirakan mampu secara mandiri mengembangkan kurikulumnya berdasarkan SKL, SI dan Panduan Umum. Untuk itu Panduan Umum diterbitkan lebih dahulu agar memungkinkan satuan pendidikan tersebut, dan juga sekolah/madrasah lain yang mempunyai kemampuan, untuk mengembangkan kurikulum mulai tahun ajaran 2006/2007.
Bagian kedua Panduan Penyusunan KTSP akan segera menyusul dan diharapkan akan dapat diterbitkan sebelum tahun ajaran baru 2006/2007. Waktu penyiapan yang lebih lama disebabkan karena banyaknya ragam satuan pendidikan dan model kurikulum yang perlu dikembangkan. Selain dari pada itu, model kurikulum diperlukan bagi satuan pendidik yang saat ini belum mampu mengembangkan kurikulum secara mandiri. Bagi satuan pendidikan ini, mempunyai waktu sampai dengan tiga tahun untuk mengembangkan kurikulumnya, yaitu selambat-lambatnya pada tahun ajaran 2009/2010.
Perubahan Permen No 24 Tahun 2006
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No 6 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
Sumber: http://bsnp-indonesia.org/id/?page_id=63/
Kamis, 22 April 2010
Supervisi Pendidikan
20 April 2010
Depdiknas (1994) merumuskan supervisi sebagai berikut : “Pembinaan yang diberikan kepada seluruh staf sekolah agar mereka dapat meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan situasi belajar mengajar yang lebih baik”. Di abad sekarang ini, yaitu era globalisasi dimana semuanya serba digital, akses informasi sangat cepat dan persaingan hidup semakin ketat, semua bangsa berusaha untuk meningkatkan sumber daya manusia. Hanya manusia yang mempunyai sumber daya unggul dapat bersaing dan mempertahankan diri dari dampak persaingan global yang ketat. Termasuk sumber daya pendidikan. Yang termasuk dalam sumber daya pendidikan yaitu ketenagaan, dana dan sarana dan prasarana. Guru merupakan penentu keberhasilan pendidikan melalui kinerjanya pada tataran institusional dan eksperiensial, sehingga upaya meningkatkan mutu pendidikan harus dimulai dari aspek "guru" dan tenaga kependidikan lainnya yang menyangkut kualitas keprofesionalannya maupun kesejahteraan dalam satu manajemen pendidikan yang professional.
Ada dua metafora untuk menggambarkan pentingnya pengembangan sumber daya guru. Pertama, jabatan guru diumpamakan dengan sumber air. Sumber air itu harus terus menerus bertambah, agar sungai itu dapat mengalirkan air terus-menerus. Bila tidak, maka sumber air itu akan kering. Demikianlah bila seorang guru tidak pernah membaca informasi yang baru, tidak menambah ilmu pengetahuan tentang apa yang diajarkan, maka ia tidak mungkin memberi ilmu dan pengetahuan dengan cara yang lebih menyegarkan kepada peserta didik. Kedua, jabatan guru diumpamakan dengan sebatang pohon buah-buahan. Pohon itu tidak akan berbuah lebat, bila akar induk pohon tidak menyerap zat-zat makanan yang berguna bagi pertumbuhan pohon itu. Begitu juga dengan jabatan guru yang perlu bertumbuh dan berkembang. Baik itu pertumbuhan pribadi guru maupun pertumbuhan profesi guru. Setiap guru perlu menyadari bahwa pertumbuhan dan pengembangan profesi merupakan suatu keharusan untuk menghasilkan output pendidikan berkualitas. Itulah sebabnya guru perlu belajar terus menerus, membaca informasi terbaru dan mengembangkan ide-ide kreatif dalam pembelajaran agar suasana belajar mengajar menggairahkan dan menyenangkan baik bagi guru apalagi bagi peserta didik.
Peningkatan sumber daya guru bisa dilaksanakan dengan bantuan supervisor, yaitu orang ataupun instansi yang melaksanakan kegiatan supervisi terhadap guru. Perlunya bantuan supervisi terhadap guru berakar mendalam dalam kehidupan masyarakat. Swearingen mengungkapkan latar belakang perlunya supervisi berakar mendalam dalam kebutuhan masyarakat dengan latar belakang sebagai berikut:
1.Latar Belakang Kultural
Pendidikan berakar dari budaya arif lokal setempat. Sejak dini pengalaman belajar dan kegiatan belajar-mengajar harus daingkat dari isi kebudayaan yang hidup di masyarakat itu. Sekolah bertugas untuk mengkoordinasi semua usaha dalam rangka mencapai tujuan-tujuan pendidikan yang dicita-citakan.
2.Latar Belakang Filosofis
Suatu system pendidikan yang berhasil guna dan berdaya guna bila ia berakar mendalam pada nilai-nilai filosofis pandangan hidup suatu bangsa.
3.Latar Belakang Psikologis
Secara psikologis supervisi itu berakar mendalam pada pengalaman manusia. Tugas supervisi ialah menciptakan suasana sekolah yang penuh kehangatan sehingga setiap orang dapat menjadi dirinya sendiri.
4.Latar Belakang Sosial
Seorang supervisor dalam melakukan tanggung jawabnya harus mampu mengembangkan potensi kreativitas dari orang yang dibina melalui cara mengikutsertakan orang lain untuk berpartisipasi bersama. Supervisi harus bersumber pada kondisi masyarakat.
5.Latar Belakang Sosiologis
Secara sosiologis perubahan masyarakat punya dampak terhadap tata nilai. Supervisor bertugas menukar ide dan pengalaman tentang mensikapi perubahan tata nilai dalam masyarakat secara arif dan bijaksana.
6.Latar Belakang Pertumbuhan Jabatan
Supervisi bertugas memelihara, merawat dan menstimulasi pertumbuhan jabatan guru. Diharapkan guru menjadi semakin professional dalam mengemban amanat jabatannya dan dapat meningkatkan posisi tawar guru di masyarakat dan pemerintah, bahwa guru punya peranan utama dalam pembentukan harkat dan martabat manusia.
Permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan supervisi di lingkungan pendidikan dasar adalah bagaimana cara mengubah pola pikir yang bersifat otokrat dan korektif menjadi sikap yang konstruktif dan kreatif, yaitu sikap yang menciptakan situasi dan relasi di mana guru-guru merasa aman dan diterima sebagai subjek yang dapat berkembang sendiri. Untuk itu, supervisi harus dilaksanakan berdasarkan data, fakta yang objektif. Ada dua hal yang mendasari pentingnya supervisi dalam proses pendidikan, yaitu:
1.Perkembangan Kurikulum Merupakan Gejala Kemajuan Pendidikan.
Perkembangan tersebut sering menimbulkan perubahan struktur maupun fungsi kurikulum. Pelaksanaan kurikulum tersebut memerlukan penyesuaian yang terus-menerus dengan keadaan nyata di lapangan. Hal ini berarti bahwa guru-guru senantiasa harus berusaha mengembangkan kreativitasnya agar daya upaya pendidikan berdasarkan kurikulum dapat terlaksana secara baik. Namun demikian, upaya tersebut tidak selamanya berjalan mulus. Banyak hal sering menghambat, yaitu tidak lengkapnya informasi yang diterima, keadaan sekolah yang tidak sesuai dengan tuntutan kurikulum, masyarakat yang tidak mau membantu, keterampilan menerapkan metode yang masih harus ditingkatkan dan bahkan proses memecahkan masalah belum terkuasai. Dengan demikian, guru dan Kepala Sekolah yang melaksanakan kebijakan pendidikan di tingkat paling mendasar memerlukan bantuan-bantuan khusus dalam memenuhi tuntutan pengembangan pendidikan, khususnya pengembangan kurikulum.
2.Pengembangan Personal, Pegawai atau Karyawan senantiasa merupakan upaya yang terus-menerus dalam suatu organisasi.
Pengembangan personal dapat dilaksanakan secara formal dan informal. Pengembangan formal menjadi tanggung jawab lembaga yang bersangkutan melalui penataran, tugas belajar, loka karya dan sejenisnya. Sedangkan pengembangan informal merupakan tanggung jawab pegawai sendiri dan dilaksanakan secara mandiri atau bersama dengan rekan kerjanya, melalui berbagai kegiatan seperti kegiatan ilmiah, percobaan suatu metode mengajar, dan lain sebagainya.
Kegiatan supervisi pengajaran merupakan kegiatan yang wajib dilaksanakan dalam penyelenggaraan pendidikan. Pelaksanaan kegiatan supervisi dilaksanakan oleh kepala sekolah dan pengawas sekolah dalam memberikan pembinaan kepada guru. Hal tersebut karena proses belajar-mengajar yang dilaksakan guru merupakan inti dari proses pendidikan secara keseluruhan dengan guru sebagai pemegang peranan utama. Proses belajar mengajar merupakan suatu proses yang mengandung serangkaian perbuatan guru dan siswa atas dasar hubungan timbal balik yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan tertentu. Oleh karena kegiatan supervisi dipandang perlu untuk memperbaiki kinerja guru dalam proses pembelajaran.
Ada dua kegiatan yang termasuk dalam kategori supervisi pendidikan, yaitu:
1.Supervisi yang dilakukan oleh pengawas sekolah kepada kepala sekolah dan guru-guru untuk meningkatkan kinerja.
2.Supervisi yang dilakukan oleh kepala sekolah kepada guru-guru.
PF = Pengawasan Fungsional
PS = Pengawasan Struktural
PS berkaitan dengan jabatan sebagai atasan (Kepala Sekolah), pengawasan struktural biasa dikenal dengan istilah waskat (pengawasan melekat). PF berkaitan dengan fungsinya sebagai pengawas.
Apa beda antara supervisi dengan pengawas?
Kalau supervisi memberikan bantuan, sedangkan pengawas membandingkan antara yang seharusnya dengan realita yang ada (dus sein and dus sollen).
Sekolah-sekolah banyak yang takut jika akan kedatangan pengawas karena sifat pengawas yang membandingkan bukannya melakukan supervisi yang memberikan bantuan. Berdasarkan UU Sisdiknas N0 20 Tahun 2003, pengawasan dilakukan oleh pemerintah, pemda, dan masyarakat (Komite Sekolah). Jika jadi pengawas ada perpanjangan masa dinas. Saat ini pengawas bukan berawal dari guru. Hal ini menyebabkan kacaunya pendidikan. Oleh sebab itu mulai saat ini dilakukan perbaikan bahwa pengawas harus berasal dari guru.
Guru ke Pengawas : bersifat kualitatif dan berdasarkan latar (kondisi lapangan). Adanya kunjungan kelas.
Pengawas ke Guru : hanya berdasarkan kesiapan guru mengajar.
Kepala sekolah ke Guru : penilaiannya harus bersifat naratif bukan quisioner
Konsep lesson study berasal dari Jepang. Pendekatan lesson study bukan dari kesiapan guru mengajar namun dari siswanya. Siswa diharapkan paham dan mengerti pada materi yang diajarkan, lesson study mengarah pada student center learning (pembelajaran yang berpusat pada siswa). Sebelum melakukan supervise ada 2 tahap yang perlu dilakukan yaitu monitoring dan evaluasi.
Pengawasan yang dilakukan tiap sekolah pastilah berbeda karena masalah yang dialami tiap sekolah juga berbeda. Sekolah swasta dan negeri sama saja dalam hal prosedur pengawasannya yang beda hanya dalam kepemilikannya. Sampai saat ini pengawas berasal dari PNS (Pegawai Negeri Sipil). Syarat menjadi pengawas:
1.Sudah guru Golongan IV (madya)
2.Sudah memiliki sertifikat (pelatihan)
Dalam PTN (Perguruan Tinggi Negeri) namanya bukan pengawas namun penjamu (penjaminan mutu). Dosen-dosen ahli dalam PTN magang ke PTS (Perguruan Tinggi Swasta) yang dikenal dengan istilah data sharing.
Konsep Mutu Pendidikan
Proses pendidikan yang bermutu ditentukan oleh berbagai unsur dinamis yang akan ada di dalam sekolah itu dan lingkungannya sebagai suatu kesatuan sistem. Ada sepuluh faktor penentu terwujudnya proses pendidikan yang bermutu, yakni:
1)keefektifan kepemimpinan kepala sekolah
2)partisipasi dan rasa tanggung jawab guru dan staf,
3)proses belajar-mengajar yang efektif,
4)pengembangan staf yang terpogram,
5)kurikulum yang relevan,
6)memiliki visi dan misi yang jelas,
7)iklim sekolah yang kondusif,
8)penilaian diri terhadap kekuatan dan kelemahan,
9)komunikasi efektif baik internal maupun eksternal, dan
10)keterlibatan orang tua dan masyarakat secara instrinsik.
Dalam konsep yang lebih luas, mutu pendidikan mempunyai makna sebagai suatu kadar proses dan hasil pendidikan secara keseluruhan yang ditetapkan sesuai dengan pendekatan dan kriteria tertentu. Dalam konteks pendidikan, pengertian mutu mencakup input, proses, dan output pendidikan (Depdiknas, 2001:5). Input pendidikan adalah segala sesuatu yang harus tersedia karena dibutuhkan untuk berlangsungnya proses. Proses pendidikan merupakan berubahnya sesuatu menjadi sesuatu yang lain dengan mengintegrasikan input sekolah sehingga mampu menciptakan situasi pembelajaran yang menyenangkan (enjoyable learning), mampu mendorong motivasi dan minat belajar, dan benar-benar mampu memberdayakan peserta didik. Output pendidikan adalah merupakan kinerja sekolah yang dapat diukur dari kualitasnya, efektivitasnya, produktivitasnya, efisiensinya, inovasinya, dan moral kerjanya.
Berdasarkan konsep mutu pendidikan maka dpaat dipahami bahwa pembangunan pendidikan bukan hanya terfokus pada penyediaan faktor input pendidikan tetapi juga harus lebih memperhatikan faktor proses pendidikan..Input pendidikan merupakan hal yang mutlak harus ada dalam batas - batas tertentu tetapi tidak menjadi jaminan dapat secara otomatis meningkatkan mutu pendidikan (school resources are necessary but not sufficient condition to improve student achievement).
Orang yang mendalami teori difusi inovasi akan segera tahu bahwa setiap perubahan atau inovasi dalam bidang apa pun, termasuk dalam pendidikan, memerlukan tahap-tahap yang dirancang dengan benar sejak ide dikembangkan hingga dilaksanakan. Sejak awal, berbagai kondisi perlu diperhitungkan, mulai substansi inovasi itu sendiri sampai kondisi-kondisi lokal tempat inovasi itu akan diimplementasikan. Intinya, suatu perubahan yang mendasar, melibatkan banyak pihak, dan dengan skala yang luas akan selalu memerlukan waktu. Suatu inovasi mestinya jelas kriterianya, terukur dan realistik dalam sasarannya, dan dirasakan manfaatnya oleh pihak yang melaksanakannya.
Langkah percepatan dapat saja dilakukan, tetapi dengan risiko kegagalan yang besar akibat inovasi itu kurang dihayati secara penuh oleh pelaksananya. Kami menilai bahwa banyak inovasi pendidikan yang diluncurkan di Indonesia dewasa ini yang melanggar prinsip-prinsip tersebut, di samping secara konseptual "cacat sejak lahir", serba tergesa-gesa, serba instan, targetnya tidak realistik, didasari asumsi yang linier seakan-akan suatu inovasi akan bergulir mulus begitu diluncurkan, dan secara implisit dimuati obsesi demi menanamkan "aset politik" di masa depan.
Sumber: http://www.psb-psma.org/content/blog/pentingnya-supervisi-pendidikan
Depdiknas (1994) merumuskan supervisi sebagai berikut : “Pembinaan yang diberikan kepada seluruh staf sekolah agar mereka dapat meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan situasi belajar mengajar yang lebih baik”. Di abad sekarang ini, yaitu era globalisasi dimana semuanya serba digital, akses informasi sangat cepat dan persaingan hidup semakin ketat, semua bangsa berusaha untuk meningkatkan sumber daya manusia. Hanya manusia yang mempunyai sumber daya unggul dapat bersaing dan mempertahankan diri dari dampak persaingan global yang ketat. Termasuk sumber daya pendidikan. Yang termasuk dalam sumber daya pendidikan yaitu ketenagaan, dana dan sarana dan prasarana. Guru merupakan penentu keberhasilan pendidikan melalui kinerjanya pada tataran institusional dan eksperiensial, sehingga upaya meningkatkan mutu pendidikan harus dimulai dari aspek "guru" dan tenaga kependidikan lainnya yang menyangkut kualitas keprofesionalannya maupun kesejahteraan dalam satu manajemen pendidikan yang professional.
Ada dua metafora untuk menggambarkan pentingnya pengembangan sumber daya guru. Pertama, jabatan guru diumpamakan dengan sumber air. Sumber air itu harus terus menerus bertambah, agar sungai itu dapat mengalirkan air terus-menerus. Bila tidak, maka sumber air itu akan kering. Demikianlah bila seorang guru tidak pernah membaca informasi yang baru, tidak menambah ilmu pengetahuan tentang apa yang diajarkan, maka ia tidak mungkin memberi ilmu dan pengetahuan dengan cara yang lebih menyegarkan kepada peserta didik. Kedua, jabatan guru diumpamakan dengan sebatang pohon buah-buahan. Pohon itu tidak akan berbuah lebat, bila akar induk pohon tidak menyerap zat-zat makanan yang berguna bagi pertumbuhan pohon itu. Begitu juga dengan jabatan guru yang perlu bertumbuh dan berkembang. Baik itu pertumbuhan pribadi guru maupun pertumbuhan profesi guru. Setiap guru perlu menyadari bahwa pertumbuhan dan pengembangan profesi merupakan suatu keharusan untuk menghasilkan output pendidikan berkualitas. Itulah sebabnya guru perlu belajar terus menerus, membaca informasi terbaru dan mengembangkan ide-ide kreatif dalam pembelajaran agar suasana belajar mengajar menggairahkan dan menyenangkan baik bagi guru apalagi bagi peserta didik.
Peningkatan sumber daya guru bisa dilaksanakan dengan bantuan supervisor, yaitu orang ataupun instansi yang melaksanakan kegiatan supervisi terhadap guru. Perlunya bantuan supervisi terhadap guru berakar mendalam dalam kehidupan masyarakat. Swearingen mengungkapkan latar belakang perlunya supervisi berakar mendalam dalam kebutuhan masyarakat dengan latar belakang sebagai berikut:
1.Latar Belakang Kultural
Pendidikan berakar dari budaya arif lokal setempat. Sejak dini pengalaman belajar dan kegiatan belajar-mengajar harus daingkat dari isi kebudayaan yang hidup di masyarakat itu. Sekolah bertugas untuk mengkoordinasi semua usaha dalam rangka mencapai tujuan-tujuan pendidikan yang dicita-citakan.
2.Latar Belakang Filosofis
Suatu system pendidikan yang berhasil guna dan berdaya guna bila ia berakar mendalam pada nilai-nilai filosofis pandangan hidup suatu bangsa.
3.Latar Belakang Psikologis
Secara psikologis supervisi itu berakar mendalam pada pengalaman manusia. Tugas supervisi ialah menciptakan suasana sekolah yang penuh kehangatan sehingga setiap orang dapat menjadi dirinya sendiri.
4.Latar Belakang Sosial
Seorang supervisor dalam melakukan tanggung jawabnya harus mampu mengembangkan potensi kreativitas dari orang yang dibina melalui cara mengikutsertakan orang lain untuk berpartisipasi bersama. Supervisi harus bersumber pada kondisi masyarakat.
5.Latar Belakang Sosiologis
Secara sosiologis perubahan masyarakat punya dampak terhadap tata nilai. Supervisor bertugas menukar ide dan pengalaman tentang mensikapi perubahan tata nilai dalam masyarakat secara arif dan bijaksana.
6.Latar Belakang Pertumbuhan Jabatan
Supervisi bertugas memelihara, merawat dan menstimulasi pertumbuhan jabatan guru. Diharapkan guru menjadi semakin professional dalam mengemban amanat jabatannya dan dapat meningkatkan posisi tawar guru di masyarakat dan pemerintah, bahwa guru punya peranan utama dalam pembentukan harkat dan martabat manusia.
Permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan supervisi di lingkungan pendidikan dasar adalah bagaimana cara mengubah pola pikir yang bersifat otokrat dan korektif menjadi sikap yang konstruktif dan kreatif, yaitu sikap yang menciptakan situasi dan relasi di mana guru-guru merasa aman dan diterima sebagai subjek yang dapat berkembang sendiri. Untuk itu, supervisi harus dilaksanakan berdasarkan data, fakta yang objektif. Ada dua hal yang mendasari pentingnya supervisi dalam proses pendidikan, yaitu:
1.Perkembangan Kurikulum Merupakan Gejala Kemajuan Pendidikan.
Perkembangan tersebut sering menimbulkan perubahan struktur maupun fungsi kurikulum. Pelaksanaan kurikulum tersebut memerlukan penyesuaian yang terus-menerus dengan keadaan nyata di lapangan. Hal ini berarti bahwa guru-guru senantiasa harus berusaha mengembangkan kreativitasnya agar daya upaya pendidikan berdasarkan kurikulum dapat terlaksana secara baik. Namun demikian, upaya tersebut tidak selamanya berjalan mulus. Banyak hal sering menghambat, yaitu tidak lengkapnya informasi yang diterima, keadaan sekolah yang tidak sesuai dengan tuntutan kurikulum, masyarakat yang tidak mau membantu, keterampilan menerapkan metode yang masih harus ditingkatkan dan bahkan proses memecahkan masalah belum terkuasai. Dengan demikian, guru dan Kepala Sekolah yang melaksanakan kebijakan pendidikan di tingkat paling mendasar memerlukan bantuan-bantuan khusus dalam memenuhi tuntutan pengembangan pendidikan, khususnya pengembangan kurikulum.
2.Pengembangan Personal, Pegawai atau Karyawan senantiasa merupakan upaya yang terus-menerus dalam suatu organisasi.
Pengembangan personal dapat dilaksanakan secara formal dan informal. Pengembangan formal menjadi tanggung jawab lembaga yang bersangkutan melalui penataran, tugas belajar, loka karya dan sejenisnya. Sedangkan pengembangan informal merupakan tanggung jawab pegawai sendiri dan dilaksanakan secara mandiri atau bersama dengan rekan kerjanya, melalui berbagai kegiatan seperti kegiatan ilmiah, percobaan suatu metode mengajar, dan lain sebagainya.
Kegiatan supervisi pengajaran merupakan kegiatan yang wajib dilaksanakan dalam penyelenggaraan pendidikan. Pelaksanaan kegiatan supervisi dilaksanakan oleh kepala sekolah dan pengawas sekolah dalam memberikan pembinaan kepada guru. Hal tersebut karena proses belajar-mengajar yang dilaksakan guru merupakan inti dari proses pendidikan secara keseluruhan dengan guru sebagai pemegang peranan utama. Proses belajar mengajar merupakan suatu proses yang mengandung serangkaian perbuatan guru dan siswa atas dasar hubungan timbal balik yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan tertentu. Oleh karena kegiatan supervisi dipandang perlu untuk memperbaiki kinerja guru dalam proses pembelajaran.
Ada dua kegiatan yang termasuk dalam kategori supervisi pendidikan, yaitu:
1.Supervisi yang dilakukan oleh pengawas sekolah kepada kepala sekolah dan guru-guru untuk meningkatkan kinerja.
2.Supervisi yang dilakukan oleh kepala sekolah kepada guru-guru.
PF = Pengawasan Fungsional
PS = Pengawasan Struktural
PS berkaitan dengan jabatan sebagai atasan (Kepala Sekolah), pengawasan struktural biasa dikenal dengan istilah waskat (pengawasan melekat). PF berkaitan dengan fungsinya sebagai pengawas.
Apa beda antara supervisi dengan pengawas?
Kalau supervisi memberikan bantuan, sedangkan pengawas membandingkan antara yang seharusnya dengan realita yang ada (dus sein and dus sollen).
Sekolah-sekolah banyak yang takut jika akan kedatangan pengawas karena sifat pengawas yang membandingkan bukannya melakukan supervisi yang memberikan bantuan. Berdasarkan UU Sisdiknas N0 20 Tahun 2003, pengawasan dilakukan oleh pemerintah, pemda, dan masyarakat (Komite Sekolah). Jika jadi pengawas ada perpanjangan masa dinas. Saat ini pengawas bukan berawal dari guru. Hal ini menyebabkan kacaunya pendidikan. Oleh sebab itu mulai saat ini dilakukan perbaikan bahwa pengawas harus berasal dari guru.
Guru ke Pengawas : bersifat kualitatif dan berdasarkan latar (kondisi lapangan). Adanya kunjungan kelas.
Pengawas ke Guru : hanya berdasarkan kesiapan guru mengajar.
Kepala sekolah ke Guru : penilaiannya harus bersifat naratif bukan quisioner
Konsep lesson study berasal dari Jepang. Pendekatan lesson study bukan dari kesiapan guru mengajar namun dari siswanya. Siswa diharapkan paham dan mengerti pada materi yang diajarkan, lesson study mengarah pada student center learning (pembelajaran yang berpusat pada siswa). Sebelum melakukan supervise ada 2 tahap yang perlu dilakukan yaitu monitoring dan evaluasi.
Pengawasan yang dilakukan tiap sekolah pastilah berbeda karena masalah yang dialami tiap sekolah juga berbeda. Sekolah swasta dan negeri sama saja dalam hal prosedur pengawasannya yang beda hanya dalam kepemilikannya. Sampai saat ini pengawas berasal dari PNS (Pegawai Negeri Sipil). Syarat menjadi pengawas:
1.Sudah guru Golongan IV (madya)
2.Sudah memiliki sertifikat (pelatihan)
Dalam PTN (Perguruan Tinggi Negeri) namanya bukan pengawas namun penjamu (penjaminan mutu). Dosen-dosen ahli dalam PTN magang ke PTS (Perguruan Tinggi Swasta) yang dikenal dengan istilah data sharing.
Konsep Mutu Pendidikan
Proses pendidikan yang bermutu ditentukan oleh berbagai unsur dinamis yang akan ada di dalam sekolah itu dan lingkungannya sebagai suatu kesatuan sistem. Ada sepuluh faktor penentu terwujudnya proses pendidikan yang bermutu, yakni:
1)keefektifan kepemimpinan kepala sekolah
2)partisipasi dan rasa tanggung jawab guru dan staf,
3)proses belajar-mengajar yang efektif,
4)pengembangan staf yang terpogram,
5)kurikulum yang relevan,
6)memiliki visi dan misi yang jelas,
7)iklim sekolah yang kondusif,
8)penilaian diri terhadap kekuatan dan kelemahan,
9)komunikasi efektif baik internal maupun eksternal, dan
10)keterlibatan orang tua dan masyarakat secara instrinsik.
Dalam konsep yang lebih luas, mutu pendidikan mempunyai makna sebagai suatu kadar proses dan hasil pendidikan secara keseluruhan yang ditetapkan sesuai dengan pendekatan dan kriteria tertentu. Dalam konteks pendidikan, pengertian mutu mencakup input, proses, dan output pendidikan (Depdiknas, 2001:5). Input pendidikan adalah segala sesuatu yang harus tersedia karena dibutuhkan untuk berlangsungnya proses. Proses pendidikan merupakan berubahnya sesuatu menjadi sesuatu yang lain dengan mengintegrasikan input sekolah sehingga mampu menciptakan situasi pembelajaran yang menyenangkan (enjoyable learning), mampu mendorong motivasi dan minat belajar, dan benar-benar mampu memberdayakan peserta didik. Output pendidikan adalah merupakan kinerja sekolah yang dapat diukur dari kualitasnya, efektivitasnya, produktivitasnya, efisiensinya, inovasinya, dan moral kerjanya.
Berdasarkan konsep mutu pendidikan maka dpaat dipahami bahwa pembangunan pendidikan bukan hanya terfokus pada penyediaan faktor input pendidikan tetapi juga harus lebih memperhatikan faktor proses pendidikan..Input pendidikan merupakan hal yang mutlak harus ada dalam batas - batas tertentu tetapi tidak menjadi jaminan dapat secara otomatis meningkatkan mutu pendidikan (school resources are necessary but not sufficient condition to improve student achievement).
Orang yang mendalami teori difusi inovasi akan segera tahu bahwa setiap perubahan atau inovasi dalam bidang apa pun, termasuk dalam pendidikan, memerlukan tahap-tahap yang dirancang dengan benar sejak ide dikembangkan hingga dilaksanakan. Sejak awal, berbagai kondisi perlu diperhitungkan, mulai substansi inovasi itu sendiri sampai kondisi-kondisi lokal tempat inovasi itu akan diimplementasikan. Intinya, suatu perubahan yang mendasar, melibatkan banyak pihak, dan dengan skala yang luas akan selalu memerlukan waktu. Suatu inovasi mestinya jelas kriterianya, terukur dan realistik dalam sasarannya, dan dirasakan manfaatnya oleh pihak yang melaksanakannya.
Langkah percepatan dapat saja dilakukan, tetapi dengan risiko kegagalan yang besar akibat inovasi itu kurang dihayati secara penuh oleh pelaksananya. Kami menilai bahwa banyak inovasi pendidikan yang diluncurkan di Indonesia dewasa ini yang melanggar prinsip-prinsip tersebut, di samping secara konseptual "cacat sejak lahir", serba tergesa-gesa, serba instan, targetnya tidak realistik, didasari asumsi yang linier seakan-akan suatu inovasi akan bergulir mulus begitu diluncurkan, dan secara implisit dimuati obsesi demi menanamkan "aset politik" di masa depan.
Sumber: http://www.psb-psma.org/content/blog/pentingnya-supervisi-pendidikan
PENGEMBANGAN KOMPETENSI SDM KEPENDIDIKAN
13 April 2010
Kompetensi guru tercantum dalam UU RI pasal 8 No 14 Tahun 2005. Ada 4 kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru, yaitu:
1. Kompetensi Pedagogik
Kemampuan mengelola kegiatan pembelajaran dari awal sampai akhir. Program pembelajaran di awal dapat berupa RPP sedangkan program akhir pembelajaran berupa evaluasi kegiatan pembelajaran.
2. Kompetensi Kepribadian
Seorang guru harus memiliki akhlak yang mulia dan bisa menjadi teladan bagi peserta didik.
3. Kompetensi Sosial
Guru harus bisa berinteraksi dengan baik terhadap peserta didik, sesama guru, tenaga kependidikan, orang tua, atasan (kepala sekolah), dan lingkungannya (masyarakat sekitar).
4. Kompetensi Profesionalisme
Guru harus menguasai materi-materi yang akan diajarkan kepada peserta didik. Kompetensi profesionalisme ini meliputi kemampuan menguasai materi pelajaran dan kemampuan menyusun penelitian.
Keempat kompetensi ini saling bersinergi dan saling berhubungan satu sama lain. Persoalan kependidikan saat ini adalah pelatihan pengembangan yang tidak sesuai dengan kebutuhan. Adanya pemborosan karena pelatihan pengembangan yang tidak efisiensi, membosankan, dan merusak sistem pendidikan. Ada 3 hal yang diperlukan untuk mengatasi persoalan tersebut, yaitu:
1. Analisis Kebutuhan
Buat daftar apa-apa saja yang belum dimilki oleh guru tersebut dan buat skala prioritasnya. Analisis kebutuhan ini diperlukan untuk menemukan kesenjangan sosial yang ada dalam sistem pendidikan. Kesenjangan antara kebutuhan ideal dengan realita yang ada, atau biasa dikenal dengan istilah “dus sein-dus sollen”.
2. Analisis Kurikulum
Ada desain kurikulum (dari C1-C6: ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi), analisis materi, dan strategi pembelajaran.
3. Perencanaan Pelatihan
Disusun untuk apa pelatihan tersebut dilaksanakan (tujuannya), kapan pelaksanaannya (waktu), siapa peserta dan pelatihnya, dimana tempatnya, berapa lama akan diselenggarakan, dan berapa dana yang dibutuhkan dalam pelatihan tersebut.
Tiga tahapan ini diharapkan dapat memperbaiki sistem pendidikan saat ini sehingga tidak terjadi pemborosan dalam dunia pendidikan.
Program sertifikasi guru yang baru saja berlangsung menarik perhatian banyak kalangan untuk mengajukan komentar. Proses sertifikasi guru ini menarik perhatian banyak kalangan tak terkecuali dunia SDM Indonesia. Berdasarkan peraturan menteri nomer 18 tahun 2007 menyatakan bahwa : Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Pengakuan kedudukan guru sebagai tenaga profesional dibuktikan dengan sebuah sertifikat guru. Sertifikat guru adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru sebagai tenaga profesional.
Sertifikat guru didapat melalui proses yang disebut sertifikasi guru. Sertifikat pendidik diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan. Sertifikasi pendidik diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh Pemerintah. Peraturan menteri diatas melandasi dilaksanakannya sertifikasi guru baru-baru ini. Jika hal ini dikaitkan dengan dunia SDM, bahwa standarisasi dan sertifikasi kompetensi akan dijadikan sebuah strategi didalam paradigma baru pengembangan SDM berbasis kompetensi karena kompetensi akan menghasilkan produktifitas. Standarisasi profesi adalah suatu proses penyusunan, penetapan dan pemberlakuan serta pemeliharaan pengembangan standar kompetensi dalam suatu profesi tertentu.
Oleh karena itu diharapkan melalui pelaksanaan sertifikasi guru akan meningkatkan SDM guru pada khususnya dan Indonesia pada umumnya. Jika ingin menjadi guru yang professional dalam mejalankan pekerjaan seharusnya seorang guru memiliki standar kompetensi profesi. Program sertifikasi guru terkait dengan peningkatan kompetensi, dalam hal ini adalah konsep manajemen berbasis kompetensi. Melalui aplikasi kompetensi yang terealisasi melalui sertifikasi guru, perusahaan dalam hal ini institusi pendidikan, dapat melakukan perubahan kearah perbaikan dan pengembangan karyawan. Kompetensi sangat berguna karena karena kompetensi menjelaskan apa yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan tugas dan aktivitas untuk hasil yang terbaik bagi perusahaan.
Faktanya sebanyak 50% atau sekitar 46.500 dari 93.000 dari guru di Indonesia tidak lulus kualifikasi sertifikasi guru. Hal ini dikarenakan persyaratan S1 yang diwajibkan oleh sertifikasi guru. Kebanyakan dari mereka hanya lulusan D3 dan Sekolah Pendidikan Guru (SPG). Jika dibandingkan dengan negara lain seperti di Amerika Serikat telah terdapat sertifikasi kompetensi untuk beragam profesi/posisi seperti untuk posisi marketing, HR, keuangan, engineering, dll. Melalui sertifikasi ini, seorang karyawan benar-benar telah teruji level kompetensinya. Setelah proses sertifikasi berlangsung, maka tahapan berikutnya adalah memanfaatkan hasil level asesmen kompetensi yang telah dilakukan untuk diaplikasikan pada setiap fungsi manajemen SDM, mulai dari fungsi rekrutmen, manajemen karir, pelatihan, hingga sistem remunerasi.
Ternyata perjuangan menuju profesionalisme kerja yang tercermin dari tersertifikasinya seorang guru masih banyak menemui kendala. Hal ini tentunya menjadi perhatian para praktisi SDM di Indonesia.
Sumber: http://www.managementfile.com/journal.php?id=30&sub=journal&page=hr&awal=200
Kompetensi guru tercantum dalam UU RI pasal 8 No 14 Tahun 2005. Ada 4 kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru, yaitu:
1. Kompetensi Pedagogik
Kemampuan mengelola kegiatan pembelajaran dari awal sampai akhir. Program pembelajaran di awal dapat berupa RPP sedangkan program akhir pembelajaran berupa evaluasi kegiatan pembelajaran.
2. Kompetensi Kepribadian
Seorang guru harus memiliki akhlak yang mulia dan bisa menjadi teladan bagi peserta didik.
3. Kompetensi Sosial
Guru harus bisa berinteraksi dengan baik terhadap peserta didik, sesama guru, tenaga kependidikan, orang tua, atasan (kepala sekolah), dan lingkungannya (masyarakat sekitar).
4. Kompetensi Profesionalisme
Guru harus menguasai materi-materi yang akan diajarkan kepada peserta didik. Kompetensi profesionalisme ini meliputi kemampuan menguasai materi pelajaran dan kemampuan menyusun penelitian.
Keempat kompetensi ini saling bersinergi dan saling berhubungan satu sama lain. Persoalan kependidikan saat ini adalah pelatihan pengembangan yang tidak sesuai dengan kebutuhan. Adanya pemborosan karena pelatihan pengembangan yang tidak efisiensi, membosankan, dan merusak sistem pendidikan. Ada 3 hal yang diperlukan untuk mengatasi persoalan tersebut, yaitu:
1. Analisis Kebutuhan
Buat daftar apa-apa saja yang belum dimilki oleh guru tersebut dan buat skala prioritasnya. Analisis kebutuhan ini diperlukan untuk menemukan kesenjangan sosial yang ada dalam sistem pendidikan. Kesenjangan antara kebutuhan ideal dengan realita yang ada, atau biasa dikenal dengan istilah “dus sein-dus sollen”.
2. Analisis Kurikulum
Ada desain kurikulum (dari C1-C6: ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi), analisis materi, dan strategi pembelajaran.
3. Perencanaan Pelatihan
Disusun untuk apa pelatihan tersebut dilaksanakan (tujuannya), kapan pelaksanaannya (waktu), siapa peserta dan pelatihnya, dimana tempatnya, berapa lama akan diselenggarakan, dan berapa dana yang dibutuhkan dalam pelatihan tersebut.
Tiga tahapan ini diharapkan dapat memperbaiki sistem pendidikan saat ini sehingga tidak terjadi pemborosan dalam dunia pendidikan.
Program sertifikasi guru yang baru saja berlangsung menarik perhatian banyak kalangan untuk mengajukan komentar. Proses sertifikasi guru ini menarik perhatian banyak kalangan tak terkecuali dunia SDM Indonesia. Berdasarkan peraturan menteri nomer 18 tahun 2007 menyatakan bahwa : Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Pengakuan kedudukan guru sebagai tenaga profesional dibuktikan dengan sebuah sertifikat guru. Sertifikat guru adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru sebagai tenaga profesional.
Sertifikat guru didapat melalui proses yang disebut sertifikasi guru. Sertifikat pendidik diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan. Sertifikasi pendidik diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh Pemerintah. Peraturan menteri diatas melandasi dilaksanakannya sertifikasi guru baru-baru ini. Jika hal ini dikaitkan dengan dunia SDM, bahwa standarisasi dan sertifikasi kompetensi akan dijadikan sebuah strategi didalam paradigma baru pengembangan SDM berbasis kompetensi karena kompetensi akan menghasilkan produktifitas. Standarisasi profesi adalah suatu proses penyusunan, penetapan dan pemberlakuan serta pemeliharaan pengembangan standar kompetensi dalam suatu profesi tertentu.
Oleh karena itu diharapkan melalui pelaksanaan sertifikasi guru akan meningkatkan SDM guru pada khususnya dan Indonesia pada umumnya. Jika ingin menjadi guru yang professional dalam mejalankan pekerjaan seharusnya seorang guru memiliki standar kompetensi profesi. Program sertifikasi guru terkait dengan peningkatan kompetensi, dalam hal ini adalah konsep manajemen berbasis kompetensi. Melalui aplikasi kompetensi yang terealisasi melalui sertifikasi guru, perusahaan dalam hal ini institusi pendidikan, dapat melakukan perubahan kearah perbaikan dan pengembangan karyawan. Kompetensi sangat berguna karena karena kompetensi menjelaskan apa yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan tugas dan aktivitas untuk hasil yang terbaik bagi perusahaan.
Faktanya sebanyak 50% atau sekitar 46.500 dari 93.000 dari guru di Indonesia tidak lulus kualifikasi sertifikasi guru. Hal ini dikarenakan persyaratan S1 yang diwajibkan oleh sertifikasi guru. Kebanyakan dari mereka hanya lulusan D3 dan Sekolah Pendidikan Guru (SPG). Jika dibandingkan dengan negara lain seperti di Amerika Serikat telah terdapat sertifikasi kompetensi untuk beragam profesi/posisi seperti untuk posisi marketing, HR, keuangan, engineering, dll. Melalui sertifikasi ini, seorang karyawan benar-benar telah teruji level kompetensinya. Setelah proses sertifikasi berlangsung, maka tahapan berikutnya adalah memanfaatkan hasil level asesmen kompetensi yang telah dilakukan untuk diaplikasikan pada setiap fungsi manajemen SDM, mulai dari fungsi rekrutmen, manajemen karir, pelatihan, hingga sistem remunerasi.
Ternyata perjuangan menuju profesionalisme kerja yang tercermin dari tersertifikasinya seorang guru masih banyak menemui kendala. Hal ini tentunya menjadi perhatian para praktisi SDM di Indonesia.
Sumber: http://www.managementfile.com/journal.php?id=30&sub=journal&page=hr&awal=200
Langganan:
Postingan (Atom)